Indeks Kpai

Pihak sekolah berdalih, cadar dan replika senjata tersebut dipakai karena tersedia di gudang milik sekolah sehingga tidak perlu menyewa.

Anak di pengungsian harus dilindungi agar tidak terkena pelecehan seksual atau kekerasan.

KPAI menilai, aturan baru BPJS tersebut dapat membahayakan bagi masa depan generasi dan bisa berdampak pada pelemahan kualitas kesehatan nasional.

Terkait penanganan anak korban gempa di NTB ini, KPAI meminta pemerintah mendirikan Sekolah Darurat di tempat pengungsian.

Forum Anak Nasional 2018 mengangkat tema “Bakti Anak Untuk Negeri.”

KPAI meminta agar KPI menindak tegas acara audisi-audisi yang menampilkan bully.

"Mengimbau pihak sekolah untuk menjamin pelaksanaan masa orientasi peserta didik baru berlangsung dengan aman, ramah dan nyaman bagi siswa baru," ujar KPAI

KPAI menilai imbauan pemerintah mengenai Susu Kental Manis (SKM) masih berpotensi menimbulkan salah persepsi publik terhadap produk tersebut.

KPAI menilai penerapan sistem zonasi di PPDB 2018 memicu kepanikan banyak orang tua siswa sehingga membuka praktik pungutan liar (pungli).

KPAI menilai sistem zonasi akan berhasil kalau jumlah sekolah negeri di setiap wilayah atau daerah di Indonesia sudah merata.

“Kalau orang tuanya dapat sanksi, anak jangan dapat sanksi yang sama."

KPAI menilai sistem zonasi dalam PPDB 2018 justru akan menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua siswa.

KPAI menilai perisakan terhadap Bowo Tik Tok di media sosial sudah keterlaluan. Apalagi, sebagian perisak merupakan warganet berusia dewasa.

KPAI menyayangkan adanya muatan negatif pada aplikasi Tik Tok yang berujung pada pemblokiran dari Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Komisioner KPAI, Retno Listyarti mempertanyakan program sekolah ramah anak, terkait masih adanya kasus pelecehan seksual di Depok.

KPAI menduga pelaku melakukan pelecehan saat kegiatan belajar di dalam kelas.

KPAI mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan anak-anak selama perjalanan mudik Lebaran 2018.

KPAI mengimbau masyarakat agar mengutamakan keselamatan saat mudik, dengan tidak menggunakan kendaraan roda dua.

Anak yang terlibat masalah pidana diberikan hak-hak khusus sebagaimana tercantum dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

KPAI menilai rencana pernikahan antara seorang siswi SMP dengan siswa SD di Jawa Timur, yang disebabkan oleh kehamilan tidak direncanakan, bukan solusi tepat.