Indeks Kpai

KPAI mendorong kasus penghinaan terhadap Presiden Jokowi, yang melibatkan remaja RJ, diselesaikan di luar peradilan pidana.

Anak-anak merasakan mual, pusing dan muntah-muntah.

KPAI menilai anak seusia itu sering melakukan perbuatan tanpa mempertimbangkan dampaknya.

“Kita harus selamatkan ke-7 anak tersebut agar kelak menjadi generasi yang hebat dan cinta Tanah Air,” kata Susanto.

Seto menegaskan bahwa anak-anak tersebut hanyalah korban dari orang tuanya.

"Terkait dengan pelibatan anak yang dilakukan oleh keluarga ini adalah modus yang terbaru," ujar Rita di Kantor KPAI.

Tak ada yang menyangka
Minggu pagi kemarin,
13 Mei 2018, menjadi minggu duka.

KPAI akan memanggil sejumlah pejabat Pemprov DKI yang terkait dengan pemberian izin acara pembagian sembako di Monas, termasuk Anies dan Sandiaga.

Pelibatan anak dalam kampanye politik bukan soal melanggar UU Perlindungan Anak semata, tapi juga meningkatnya potensi jadi korban kekerasan psikis pun fisik.

"Setelah kami lakukan peninjauan ke lokasi, kuasa hukum keluarga korban meminta pendampingan KPAI," kata Hikmah.

Menurut KPAI, menyiramkan oli kepada pada anak tentu pola punishment yang tidak dibenarkan.

Jika penendang anak di Mal Kelapa Gading memang terbukti berniat melakukan kekerasan, maka ia bakal kena pidana. Tapi lain soal kalau memang hanya refleks.

KPAI akan berdialog dengan semua paslon peserta Pilkada 2018 untuk mencegah pelibatan anak-anak saat kegiatan kampanye.

"Kami mendorong usia perkawinan ditingkatkan dari sebelumnya. Perempuan [yang tadinya boleh menikah di usia] 16 tahun [ditingkatkan] menjadi 18 tahun, sementara laki-laki dari 18 tahun menjadi 21 tahun."

Retno menyampaikan, sebelum menerapkan HOTS dalam ujian nasional, mestinya Kemendikbud memperbaiki dulu kualitas guru, dan yang lainnya.

KPAI menilai pernikahan di bawah umur seperti terjadi di Bantaeng melanggar hak-hak anak dalam bidang pendidikan dan kesehatan. 

Terdapat 27 aduan dari siswa yang masuk ke KPAI terkait soal Ujian Nasional.

Berdasarkan data KPAI, ada 22 aduan kasus penyalahgunaan anak sejak masa kampanye Pilkada 2018 berlangsung, 15 Februari lalu.

Beberapa penyalahgunaan itu di antaranya penggunaan anak untuk memasang atribut parpol, dan membawa mereka ke arena kampanye terbuka.

Siswa SMK korban perdagangan manusia diberangkatkan ke Malaysia dan bekerja dengan durasi 18 jam per hari.