tirto.id - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan industri gim yang sedang berkembang saat ini di Indonesia jangan hanya memikirkan laba semata. Tetapi juga, perlu juga ditanamkan perspektif perlindungan anak.
Hal tersebut disampaikan Komisioner KPAI Bidang Anak Berhadapan Hukum, Putu Elvina. Ia menilai gim daring menjadi salah satu penyebab adanya kasus kekerasan dan kejahatan seksual dengan pelakunya anak.
"Sekitar 30 persen anak yang menjadi pelaku kejahatan seksual itu bermuara dari konten-konten yang bernuansa pornografi," ujar dia, di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).
Oleh sebab itu, kata dia, perlu mencari solusi terkait perspektif bisnis pada industri gim agar sejalan dengan perspektif perlindungan anak.
"Tanggung jawab besar para pebisnis adalah melindungi anak," ujar dia.
Ia juga mengatakan, keuntungan dari industri gim terbilang besar. Pada 2018, menurut dia, keuntungan perusahaan gim mencapai Rp15 triliun.
Oleh karena itu, perlu satu regulasi yang bisa menyaring konten-konten yang termuat dalam gim tersebut sehingga bisa menjamin keamanan bagi anak-anak.
"Makanya regulasinya harus dibuat yang bisa mengatur semua permainan-permainan yang mengakibatkan kecanduan harus diseleksi," ujar dia.
Komisioner KPAI Bidang Pornografi dan Perlindungan Anak, Margaret Aliyatul Maimunah mendesak agar Kemenkominfo agar mengkaji ulang Permenkominfo 11/2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik.
"Perlu adanya penguatan regulasi terkait, agar dapat melakukan filter terhadap keberadaan game berkonten negatif dan masuknya game-game berkonten negatif dari luar negeri," ujar dia.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Zakki Amali
