Indeks Korupsi

Sidang kedua kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012 akan menghadirkan delapan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak risau dengan pelaporan dirinya ke KPK baru-baru ini dan malah menganggapnya sebagai pertanda elektabilitas dia menanjak jelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

Kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp2,314 triliun dinilai oleh Ketua PBNU bukan lagi korupsi melainkan upaya merampok negara.

Sepanjang tahun 2016, sejumlah anggota DPR terjerat dalam kasus korupsi yang ditangani KPK. Maka tak heran jika survei Global Corruption Barometer menempatkan DPR sebagai lembaga paling korup. Apalagi DPR juga cukup getol ingin merevisi UU KPK.

Pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, Sekjen Kemendagri Diah Anggraini dan tim yang dibentuk disebut Tim Fatmawati telah merancang kemenangan konsorsium PNRI dalam proses pelelangan proyek e-KTP, disebut dalam dakwan JPU KPK.

Masa penahanan Wali Kota Cimahi 2012-2017 Atty Suharty, tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi, diperpanjang oleh KPK.

Dalam pembacaan dakwaan kasus korupsi e-KTP, Ketua DPR Setya Novanto disinyalir ikut menentukan kelancaran anggaran pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 senilai total Rp5,95 triliun.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai salah sasaran apabila legislatif disebut sebagai lembaga terkorup.

Nama Gubernur Banten Rano Karno disebut menerima uang Rp300 juta dari proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Rujukan Pemerintah Provinsi Banten dalam APBD dan APBD Perubahan 2012, saat pembacaan dakwaan Ratu Atut Chosiyah.

Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah didakwa oleh JPU KPK melakukan korupsi dalam kasus pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Rujukan Pemerintah Provinsi Banten, sebabkan kerugian negara Rp79,79 miliar.

Kepala Biro Humas dan Informasi KPK, Febri Diansyah menyampaikan kemungkinan Afganistan akan mencontoh Indonesia untuk melakukan pembenahan negaranya dengan mengaplikasikan kinerja KPK.

Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon mengaku Partai Gerindra sudah mengonfirmasi tidak adanya aliran dana korupsi e-KTP yang diterima oleh Anggota DPR Komisi II dari Partai Gerindra.

Satu per satu kasus yang sudah masuk jeratan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lolos atas nama praperadilan. Apakah ini bencana bagi penegakkan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia?

Menurut Menko PMK Puan Maharani, pemeriksaan Erick Thohir terkait dugaan tindak pidana korupsi tidak akan mengganggu persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018.

Tercatat 300 saksi dipanggil ke gedung KPK sejak perkara kasus korupsi e-KTP bergulir tiga tahun terakhir.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pada Senin (6/3/2017), penahanan atas tersangka akan dilakukan untuk 20 hari ke depan di rumah tahanan negara Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.

Dahlan Iskan mengajukan tujuh petitum terkait kasus korupsi pengadaan mobil listrik

KPK gali informasi tentang proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan pekerjaan peningkatan jalan Kemiri-Depapre

KPK mendalami apabila ada rapat-rapat lain yang melibatkan hakim lainnya di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembahasan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai intimidasi terhadap orang yang melaporkan dugaan korupsi bukanlah berita baru. Dari catatan yang diterima ICW, intimidasi seperti ini telah terjadi sekitar 186 kasus sepanjang dua tahun terakhir.