Indeks Korupsi

KPK akan kembali memanggil Agun Gunandjar dan Tamsil Linrung untuk jadi saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi e-KTP.

Dugaan kewajiban dinas-dinas menyetor setiap triwulan kepada Komisi B DPRD Jatim masih didalami penyidik KPK terkait korupsi suap DPRD Jatim dalam pelaksanaan perda.

KPK mencatat nilai objek laporan penerimaan gratifikasi mulai Januari hingga Juli 2017 mencapai lebih dari Rp108 miliar.

KPK akan memeriksa mantan Menteri BUMN 1999-2000 Laksamana Sukardi dalam penyidikan tindak pidana korupsi kasus korupsi BLBI.

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti beserta istri Lily Martiani Maddari menjalani pemeriksaan di KPK sebagai tersangka terkait kasus proyek jalan.

Agun memaparkan, meskipun pada Selasa (11/7) dirinya dijadwalkan memimpin rapat di DPR, namun dirinya tetap akan hadir dalam pemanggilan KPK.

Jazuli Juwaini, Jafar Hafsyah, dan Khatibul Umam Wiranu mengaku tidak mengenal Andi Narogong.

Penyidik KPK akan menjadwalkan kembali pemanggilan Ketua DPR RI Setya Novanto yang hari ini batal hadir untuk diperiksa sebagai saksi kasus korupsi e-KTP.

Setya Novanto mangkir dari panggilan KPK sebagai saksi korupsi e-KTP, pada Jumat (7/7/2017). Berikut ini adalah beberapa fakta persidangan terkait Novanto.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini akhirnya penuhi panggilan penyidik KPK hari ini sekitar pukul 09.50 pagi.

KPK mendalami proses pengalihan BDNI pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam penyidikan tindak pidana korupsi kasus BLBI.

KPK menjadwalkan pemanggilan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP hari ini.

KPK akan memanggil kembali anggota Komisi I DPR RI yang juga Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa sebagai saksi kasus korupsi e-KTP.

KPK memeriksa mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong (Andi Agustinus) dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi e-KTP.

KPK akan memeriksa anggota Komisi I DPR sekaligus Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa dalam penyidikan korupsi e-KTP.

Mendagri Tjahjo Kumolo akan menunjuk pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Tenggara untuk menggantikan posisi Nur Alam yang telah resmi menjadi tahanan KPK.

KOMAS TAK mengatakan Hak Angket oleh DPR hanya akan melemahkan kinerja KPK, yang artinya akan memperlemah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Risa mengatakan Pansus Hak Angket akan fokus mendalami SOP pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Nur Alam terlihat sudah tiba di gedung KPK, namun tidak memberikan komentar terkait pemeriksaannya kali ini.

KPK berencana memeriksa empat orang saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP, diantaranya anggota DPR Teguh Juwarno dan Arif Wibowo.