Indeks Korupsi

Hari ini, Ketua DPR Setya Novanto akan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi E-KTP oleh penyidik KPK.

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, melihat pelemahan KPK sebagai pengkhianatan atas salah satu tujuan Reformasi: menghilangkan KKN.

Surat kabar harian independen Cambodia Daily ditutup oleh rezim Hun Sen setelah 24 tahun terbit.

KPK harus menindak segala perkara korupsi tanpa memandang besaran nilai uang korupsi. pemberian sebesar apapun selama berkaitan dengan korupsi haruslah ditindak.

KPK menahan tiga tersangka terduga penyuap hakim pemutus perkara kasus dugaan korupsi kegiatan rutin Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu.

Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan kronologi dugaan suap hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu terkait putusan perkara korupsi kegiatan rutin di DPPKA.

MA menonaktifkan sementara Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kaswanto pasca-OTT KPK terhadap hakim dan panitera pengganti di Pengadilan Tipikor Bengkulu.

KPK menetapkan Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Bengkulu sebagai tersangka dalam kasus suap atas perkara yang ditanganinya.

KPK menetapkan dua auditor BPK sebagai tersangka baru untuk kasus pencucian uang yang sebelumnya mereka telah dijerat kasus suap Kemendes-PDTT.

Lebih dari lima orang termasuk hakim PN Bengkulu diamankan dan dibawa ke Jakarta. KPK menyegel ruang kerja tiga orang pegawai PN Bengkulu.

KPK membenarkan melakukan operasi tangkap tangan di Bengkulu, pada Rabu malam yang melibatkan penegak hukum.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku tidak ada pendekatan dari Setya Novanto terkait pembahasan proyek e-KTP saat itu.

Pengajuan praperadilan Setya Novanto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka e-KTP belum diketahui DPP Golkar.

Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus e-KTP oleh KPK.

Lukas Enembe diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemprov Papua Tahun Anggaran 2014-2017.

Patrialis diberi waktu paling lama 1 minggu untuk mengajukan banding sejak putusan diketok Pengadilan Tipikor Jakarta.

Gubernur Papua Lukas Enembe diizinkan keluar saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemprov Papua Tahun Anggaran 2014-2017.

Kamaluddin divonis hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/9/2017).

Mantan Direktur Umum SDM PT Pertamina diperiksa Bareskrim sebagai saksi dalam kasus korupsi penjualan aset tanah perusahaan di Simprug, Jakarta Selatan pada 2011.

Vonis untuk Patrialis Akbar lebih rendah dibanding dengan tuntutan JPU KPK yang meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman 12,5 tahun penjara.