Indeks Korupsi

"Pemerintah tak perlu mengeluarkan Perppu, karena mekanisme pilkada tetap bisa berjalan, sebagaimana diatur dalam UU Pilkada," kata Kaka

"Saya mencurigai adanya keinginan dewan untuk mendesak saya mengangkat secara definitif dua pejabat daerah yakni Plt Sekdaprov dan Plt Kadis PUPR, dan itu semua bukan wewenang sepenuhnya dari gubernur," kata Zumi Zola.

Djohermansyah Djohan mengatakan pemerintah perlu menerbitkan Perppu yang mengatur opsi penggantian calon kepala daerah yang diduga melakukan korupsi

"Setya Novanto dan Sugiharto diperiksa untuk tersangka MOM dan IHP," kata Febri.

KPK memiliki tugas memberantas korupsi dalam situasi dan kondisi apapun dan terhadap siapapun, termasuk kepada paslon kepala daerah di saat pilkada.

"Praktek suap dan isu jual beli perkara ini juga selalu menghiasi sidang MKH pada setiap tahunnya," kata Juru Bicara KY Farid Wajdi.

Untuk mengatasi masalah korupsi, Anton Charliyan menawarkan program molotot.com. Dia mengklaim program itu bisa memperkuat pengawasan.

Upaya pemberantasan korupsi selama 20 tahun terakhir akan sia-sia selama korupsi tak dipandang mengancam keberlangsungan eksistensi negara.

KPK berharap partai bisa memperhatikan bahaya korupsi yang dilakukan dinasti politik, terutama setelah MK kembali memperbolehkan dinasti politik.

KPK telah mengantongi sejumlah nama kepala daerah yang bisa ditetapkan sebagai tersangka korupsi namun masih menunggu syarat administrasi untuk diumumkan ke publik.

Tama menyatakan, pengurangan pidana untuk koruptor itu tercermin dari perbandingan tiga pasal di RKUHP dengan UU Tipikor.

Peneliti ICW Tama S. Langkun mengatakan jika Rancangan Revisi KUHP disahkan maka dapat melemahkan KPK dalam memberantas korupsi. 

Dubes Iran dan KPK bahas penanganan korupsi di Indonesia dan Iran.

KPK melakukan pembahasan pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa bersama LKPP dan 10 provinsi.

"Itu tidak dalam konteks melindungi koruptor, tidak melindungi orang yang menyalahgunakan kewenangannya," kata Mendagri Tjahjo Kumolo.

KPU menyatakan tersangka dugaan korupsi Asrun yang saat ini ditahan KPK tetap sah menjadi calon gubernur Sultra hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Pemerintah beralibi MoU kemendagri, Polri, dan Kejagung untuk memastikan pejabat daerah tak khawatir mengambil keputusan.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto, mengaku usulan MoU soal pelaku terindikasi korupsi bisa tidak dihukum penjara atas saran pribadi dari Kepala Bareskrim, Komjen Ari Dono Sukmanto.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan, MoU itu tidak akan menghambat KPK dalam memberantas korupsi.

Asrun dan Adriatma ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 2 tersangka lain.