Indeks Koperasi Merah Putih

Upaya tersebut disebut menjadi salah satu tujuan utama pembentukan Kopdes Merah Putih selain memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat desa.

Presiden Prabowo memberikan lampu hijau bagi KDKMP untuk menyuplai komoditas bersubsidi secara nasional. 

Menkop Ferry membantah Kementerian Koperasi mengadakan 1,8 juta kipas angin Rp1,8 triliun. Ia menyebut pengadaan itu bukan kewenangannya.

Menkop Ferry yakin aset koperasi melonjak tahun depan seiring hampir rampungnya 40 ribu Kopdes Merah Putih dan penyaluran subsidi lewat koperasi.

DPR mempertanyakan mengapa LKPP seolah tidak dilibatkan dalam proses pengadaan proyek-proyek strategis tersebut.

Pemerintah segera terbitkan Perpres agar Kopdes Merah Putih menjadi penyalur LPG, pupuk, bansos, BLT, beras, hingga KUR.

Purbaya memastikan tiap Koperasi Desa Merah Putih mendapat modal Rp3 miliar dari pinjaman Himbara. Cicilannya dibayar via Dana Desa selama 6 tahun.

Kemensos mendorong penerima bansos menjadi anggota dan mitra KDMP guna memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Siaran pers KemenHAM menyatakan Pigai tercatat tidak pernah memberikan keterangan publik terkait imbauan agar masyarakat belanja Rp1 juta per bulan Kopdes.

Koperasi Merah Putih diproyeksikan akan menjual barang-barang yang disubsidi pemerintah, termasuk obat-obat generik. Pemerintah menjamin ketersediannya.

Koperasi Merah Putih direncanakan beroperasi mulai Agustus 2026. Koperasi juga diberikan izin untuk mengelola sumur minyak rakyat hingga CPO.

Prabowo dijadwalkan hadir dan berpidato di puncak Harkopnas ke-79 hari ini. Acara di GBK juga menandai dimulainya operasional Koperasi Merah Putih.

Kehadiran unit usaha kedai kopi di Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menarik minat dan menggaet partisipasi para generasi muda.

Sebuah Kopdes Merah Putih berdiri di perbukitan Tanggamus, Lampung. Warganet berkomentar di media sosial, letaknya jauh dari pemukiman. Benarkah demikian?

Kemhan belum mengarah pada proses hukum sebagaimana didorong sejumlah pihak, di antaranya Komnas HAM.

Perubahan itu dilakukan setelah lima peserta program SPPI meninggal dunia saat mengikuti pelatihan.

Pemerintah pun menjamin pelaksanaan pelatihan untuk calon manajer KDKMP/KNMP tidak lagi berfokus pelatihan fisik, melainkan pelatihan sebagai manajer.

Hilmi menepis isu bahwa latihan bagi peserta SPPI itu kental dengan unsur militeristik selama menjalankan Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial.

Materi pelatihan mestinya diarahkan pada peningkatan kompetensi profesional, bukan latihan fisik maupun kemiliteran.

Anggaran latsarmil kopdes disebut mencapai Rp45 juta per orang. Adapun anggaran pelatihan manajerial Rp15 juta per orang dan sisanya untuk latsarmil.