Indeks Kompolnas

Anggota Kompolnas Bekto Suprapto menilai polisi belum mengimplementasikan aturan dalam UU Otsus Papua secara maksimal sehingga hubungan aparat dan masyarakat adat kurang harmonis. 

Pemerintah diminta menangani konflik Papua dengan memakai pendekatan antropologi dan budaya. Saran ini disampaikan politikus Golkar Yorrys Raweyai dan anggota Kompolnas Bekto Suprapto.

Kompolnas menilai Kapolsek Sukajadi Kompol Sarce Christiaty Leo Dima layak diperiksa Propam karena telah memberikan miras kepada mahasiswa Papua. 

Gebrak juga meminta Kompolnas menindak anggota polisi yang dinilai sewenang-wenang dalam mengamankan demonstrasi buruh di depan DPR.

Kompolnas meminta polisi mengusut kasus "Buku Merah" untuk menyelesaikan perkara penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. 

Komisioner Kompolnas akan menjelaskan maksud 'Ada yang Disembunyikan Polisi' saat Rusuh Mei, 22 Mei 2019.

Kompolnas menyebut belum ada laporan terkait tindakan Polri soal kasus kerusuhan Mei.

Komisioner Kompolnas Andrea Poeloengan menjelaskan ada dua sisi dari peristiwa demonstrasi anggota Polri di Halmahera Selatan yakni sisi pengunjuk rasa dan kapolres yang dituntut oleh massa.

Mabes Polri harus turun tangan menginvestigasi kasus kematian terduga teroris Klaten, Yuliati Sri Rahayuningrum alias Khodijah.

Polri akan meminta bantuan FBI untuk ungkap kasus pembunuhan siswi SMK di Bogor. Tapi sejumlah kasus tak terungkap bukan saja karena faktor teknis, ada juga karena diduga bermuatan politis.

Terkait pemeriksaan kasus penganiayaan pegawai KPK, Komisioner Kompolnas Bekto Suprapto mengatakan tidak ada aturan tentang pemeriksaan wajib dilaksanakan di kantor polisi.

Kompolnas menilai pejabat aktif sah-sah saja apabila merangkap jabatan, selagi bukan pekerjaan utama.

Pergantian Kabareskrim tanpa ada suatu masalah yang vital menimbulkan banyak spekulasi.

Markas Polsek Ciracas dirusak dan dibakar massa, Rabu (12/12/2018), Kompolnas menuntut agar pelaku diproses hukum.

Komisioner Kompolnas mengatakan Hartono harus diproses pidana dengan menggunakan Undang-Undang Psikotropika.

Kompolnas menilai pembentukan Densus sudah dilakukan berdasarkan analisa posisi dalam konteks lingkungan organisasi Polri dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi.

YLKI mendesak kepolisian segera menangani dugaan penipuan jemaah umrah yang melibatkan agen bernama Kafilah Rindu Ka'bah (KRK). Nasib korban penipuan ini mirip dengan jemaah umroh First Travel.

Kompolnas mengimbau pada Novel Baswedan untuk tidak berkomentar banyak tentang penyidikan kasusnya tetapi melaporkan ke lembaganya bila ada kejanggalan.

Polri dinilai telah bekerja optimal dalam melaksanakan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok. Karenanya Kompolnas meminta semua pihak tidak mengintervensi Polri.

Pansel serahkan 12 nama calon anggota Kompolnas periode 2016-2020 kepada Presiden Jokowi.