Indeks Kompolnas

Meski surat telegran bersifat internal tetapi punya dampak eksternal terutama media pers secara umum.

Kompolnas menyoroti beberapa kasus penangkapan warga atas unggahan di media sosial terkait tindakan polisi dalam penanganan perkara.

Kompolnas merespons rencana Bareskrim Polri akan memberikan lencana bagi masyarakat yang aktif berpartisipasi melaporkan tindak pidana siber.

Ketua Harian Kompolnas mendukung calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk menghidupkan kembali Pam Swakarsa.

Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto mengaku pihaknya telah mengerucutkan beberapa nama calon pengganti Kapolri Idham Azis.

Data 37 anggota FPI terlibat terorisme disampaikan Benny Mamoto sebagai kepala riset.

Menurut Benny J Mamoto, pernyataan Wakapolri dipelintir atau ditafsirkan sendiri oleh penulis atau jurnalis soal 'pemberdayaan preman pasar'.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjadi ketua merangkap anggota Kompolnas.

Jangan hanya 18 lembaga yang dibubarkan. BPIP, Kompolnas, Komjak, KY, dan KPI sebaiknya masuk antrean juga.

Jokowi akan memilih enam dari 12 nama untuk menjadi komisioner Komisi Kepolisian Nasional periode 2020-2024.

Bambang Rukminto menilai kasus ini menunjukan arogansi aparat dan kegagapan dalam bertugas.

Meski Ferdian Paleka sudah menjadi tersangka, Kompolnas menilai perundungan yang diterima Ferdian sama saja merendahkan martabat.

Tak boleh larut dalam kegembiraan, kenaikan tipe Polda harus diikuti dengan peningkatan profesionalitas kinerja polisi.

Polri akan mendiskusikan usulan perubahan fungsi Polsek yang fokus pada urusan perdata, bukan lagi menangani pidana. 

Idham Azis mengaku baru memiliki waktu untuk bertemu Kompolnas sejak ia diangkat Kapolri pada Oktober 2019 lalu.

Anggota Kompolnas Yotje Mende mendorong pihak yang punya fakta dan data keterlibatan jenderal polisi dalam kasus Novel Baswedan agar mengadukan ke Kompolnas.

Kompolnas menyetujui langkah Polri menambah jumlah pasukan di Papua dan Papua Barat, asal aparat di sana tidak melakukan tindakan represif.

Pemerintah diminta menangani konflik Papua dengan memakai pendekatan antropologi dan budaya. Saran ini disampaikan politikus Golkar Yorrys Raweyai dan anggota Kompolnas Bekto Suprapto.

Kompolnas menilai Kapolsek Sukajadi Kompol Sarce Christiaty Leo Dima layak diperiksa Propam karena telah memberikan miras kepada mahasiswa Papua. 

Anggota Kompolnas Bekto Suprapto menilai polisi belum mengimplementasikan aturan dalam UU Otsus Papua secara maksimal sehingga hubungan aparat dan masyarakat adat kurang harmonis.