Indeks Kompolnas

Kompolnas berharap tersangka dugaan pencabulan MSAT menyerahkan diri. Hal itu lebih terhormat ketimbang menghindar.

Dengan merevisi Perkap, Kompolnas berharap tak ada lagi kasus kembali aktifnya anggota Polri yang telah dipidana kasus korupsi, seperti Raden Brotoseno.

Menurut Poengky, pengerahan pasukan Brimob dilakukan bila situasi eskalasi perselisihan tinggi.

LBH Makassar menilai polisi terburu-buru dalam kasus pemerkosaan anak di Luwu Timur karena tak menjadikan keterangan korban sebagai bukti yang paling utama.

Evaluasi sistem kepolisian perlu didorong terkait temuan 136 anggota polisi yang menjadi pecandu narkoba, bukan hanya soal direhabilitasi.

Anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkoba hanya perlu direhabilitasi, karena kalau dibiarkan atau dipecat, justru akan menjadi ancaman baru.

Dugaan kepemilikan tambang ilegal Briptu Hasbudi tidak bisa dibenarkan. Kompolnas akan terjun ke Kaltara untuk memonitoring perkara ini.

Nantinya pengadilan yang memutuskan apakah perbuatan Amaq Sinta masuk dalam kategori overmacht (daya paksa), noodweer (pembelaan terpaksa) atau tidak.

Kompolnas tak setuju dengan narasi kehadiran polisi justru untuk mengepung warga Desa Wadas yang menolak tanahnya dijadikan pertambangan andesit.

Poengky sebut penggunaan senjata api harus sepengetahuan atasan dan sebelum melakukan tugas, harus ada apel pengecekan semua senjata api.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai wacana Lemhanas soal Polri berada di bawah kementerian dinilai tak tepat.

Juru Bicara Kompolnas Poengky Indarti mengatakan kepolisian di bawah presiden merupakan mandat reformasi dan UU Polri.

Peneliti ISESS menilai yang paling penting saat ini adalah penguatan integritas seluruh anggota kepolisian.

Polda Metro Jaya akan jadi percontohan pemakaian kamera tubuh di personel polisi pada tahun ini.

Kapolri berencana menaikkan status Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi direktorat tingkat Mabes Polri dan Polda.

Kompolnas merespons Laporan Akhir Tahun Polri 2021, mulai dari penggunaan kamera tubuh oleh personel Polri hingga posisi strategis Polwan.

Poengky minta Propam Polri menindaklanjuti kebenaran informasi itu agar pengawasan dapat dilakukan berlapis, akuntabel, dan transparan.

Meski surat telegran bersifat internal tetapi punya dampak eksternal terutama media pers secara umum.

Kompolnas menyoroti beberapa kasus penangkapan warga atas unggahan di media sosial terkait tindakan polisi dalam penanganan perkara.

Kompolnas merespons rencana Bareskrim Polri akan memberikan lencana bagi masyarakat yang aktif berpartisipasi melaporkan tindak pidana siber.