Indeks Komnas Ham

Selain warga binaan dan tahanan, berdasar temuan Komnas HAM pasien rumah sakit juga menjadi ancaman yang akan kehilangan hak pilihnya.

Amiruddin mengingatkan negara harus menjamin hak pilih seseorang bisa terpenuhi dan tak terhalang hanya karena ada hambatan dalam proses administratif.

Komnas HAM menilai posisi Indonesia di dunia internasional dalam debat tak tegas. Misalnya, dalam kasus Rohingnya dan Palestina. Serta perlindungan WNI di Arab Saudi dan Hongkong.

"Kita tidak mau memperdebatkan soal gagasan, silahkan saja publik. Tetapi soal keamanan tidak banyak diungkap," kata Ketua Komnas HAM.

Komnas HAM menilai isu HAM dalam pemerintahan tak dibahas dalam dua capres dalam debat ke-4.

Komnas HAM menilai aparat sipil harus bersikap netral dalam pemilu. Selain itu, bila ada pemaksaan memilih satu paslon tertentu melanggar aturan internasional.

Kasus menghilangnya WNI atas nama Ruth Rudangta Sitepu di Malaysia dinilai harusnya tak memakan waktu jika pemerintah Indonesia sigap berdiplomasi dengan pihak Negeri Jiran.

Pigai mendesak Presiden Jokowi segera mencopot Wiranto sebagai Menkopolhukam sebelum Pemilu 17 April mendatang.

Komnas HAM mengaku belum menerima pengaduan terkait hilangnya WNI Ruth Rudangta Sitepu di Malaysia pada pertengahan 2017 lalu.

"TNI maupun Polri bisa saja diberi jabatan. Misalnya di BNN, SAR, BNPT dan sebagainya, karena posisi tersebut penting bagi TNI yang punya pengalaman terkait itu."

Menurut Komnas HAM, TKI di luar negeri saat ini kurang mendapat perlindungan, terutama yang menjadi pembantu rumah tangga. 

Komnas HAM menilai kedua cawapres tak membahas mengenai hak dasar pendidikan warga negara Indonesia yang harusnya dipenuhi. Padahal saat ini pendidikan cenderungan komersial.

Catatan kedua, lanjutnya, adalah aksesibilitas yang belum terlayani dengan baik bagi seluruh warga negara dalam konteks ketenagakerjaan hingga pendidikan.

Komnas HAM mengkritik pembahasan dalam debat cawapres pada Minggu malam kemarin masih Jakarta-Sentris dan belum memperhatikan persoalan di kawasan pedalaman dan terpencil.  

Kejaksaan Agung dan Komnas HAM mesti proaktif memanggil Agum Gumelar untuk diminta keterangan dalam berita acara terkait kasus penculikan aktivis 1998.

Komnas HAM menyarankan agar Agum Gumelar melapor ke Kejagung bila mengetahui soal aktivis yang hilang, karena keluarga korban telah lama menunggunya.

Yati juga menilai seharusnya Agum sebagai salah satu anggota Watimpres menyampaikan informasi tentang penculikan aktivis ke Presiden Jokowi agar presiden segera menindaklanjuti informasi itu.

Penderitaan dan diskriminatif yang Amir rasakan puluhan tahun hanya dijawab lewat deklarasi damai yang dinilai menyalahi prosedur hukum.

Mereka kecewa dan khawatir deklarasi tersebut membuat Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan kasus Talangsari.

Komnas HAM tidak mengakui adanya deklarasi damai peristiwa Talangsari yang dibuat oleh beberapa tokoh masyarakat dan disaksikan perwakilan Kemenko Polhukam, karena dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.