Indeks Komnas Ham

Gus Sholah adalah generasi ketiga pendiri NU yang berkiprah di ranah profesional. Baru memulai langkah politik setelah Soeharto jatuh.

Seharusnya laporan Komnas HAM itu menjadi rujukan apakah satu peristiwa terdapat pelanggaran HAM atau tidak.

Komnas HAM akui bukan perkara mudah menyelesaikan kasus Tragedi Semanggi I dan II karena melibatkan banyak pihak.

Komnas HAM mendesak agar Presiden Jokowi segera menjelaskan kepada publik, mengapa pelanggaran HAM yang berat stagnan dan terkesan mundur.

Haris Azhar meminta agar Jaksa Agung Burhanuddin melihat hasil penyelidikan Komnas HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Komnas HAM mengungkap pihak kepolisian diduga melakukan pelanggaran HAM saat aksi #ReformasiDikorupsi pada 24-30 September 2019.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan pihaknya telah kirim surat ke Polda Sumatera Barat soal perkara aktivis Sudarto.

Komnas HAM mencatat ada upaya penanganan kepolisian berupa penegakan hukum dalam aksi demonstrasi #ReformasiDikorupsi pada 24-30 September 2019.

Perusahaan atau korporasi diseput pihak yang sangat sulit untuk memenuhi rekomendasi Komnas HAM.

Ahmad Taufan Damanik menyatakan, dalam beberapa kasus, investasi tambang turut melibatkan investor luar negeri.

Komnas HAM menilai pembatasan Natal oleh pemerintah Sumbar di Kabupetan Dharmasraya dan Sijunjung adalah pelanggaran HAM.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai kepolisian melanggar standard operational procedure (SOP) dalam penanganan penggusuran di Tamansari, Bandung.

Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Kemenkopolhukam, Jaksa Agung dan Komnas HAM akan menentukan metode yang tepat dalam penyelesaian masalah HAM masa lalu.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menilai pernyataan Burhanuddin tak ada beda dengan alasan yang pernah disampaikan jaksa agung sebelumnya.

Komisioner Komnas HAM mengritik pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddi tentang penanganan kasus HAM masa lalu.

Kelompok masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas hingga masyarakat adat tak dapat menggunakan hak pilih di Pemilu 2019.

Komnas HAM akan memastikan hukuman terhadap enam anggota polisi yang membawa senjata api saat penanganan demonstrasi mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Komnas HAM meminta kepada Polri untuk megusut pelaku yang melakukan kekerasan di aksi 21-23 Mei.

Komnas HAM mencatat beberapa cara kekerasan yang dilakukan saat demonstrasi 21-22 Mei.

I Gusti Ayu Bintang Darmavati mengatakan kementeriannya akan fokus terhadap wirausaha perempuan.