Indeks Komnas Ham

Komnas HAM menilai kedua cawapres tak membahas mengenai hak dasar pendidikan warga negara Indonesia yang harusnya dipenuhi. Padahal saat ini pendidikan cenderungan komersial.

Catatan kedua, lanjutnya, adalah aksesibilitas yang belum terlayani dengan baik bagi seluruh warga negara dalam konteks ketenagakerjaan hingga pendidikan.

Komnas HAM mengkritik pembahasan dalam debat cawapres pada Minggu malam kemarin masih Jakarta-Sentris dan belum memperhatikan persoalan di kawasan pedalaman dan terpencil.  

Kejaksaan Agung dan Komnas HAM mesti proaktif memanggil Agum Gumelar untuk diminta keterangan dalam berita acara terkait kasus penculikan aktivis 1998.

Komnas HAM menyarankan agar Agum Gumelar melapor ke Kejagung bila mengetahui soal aktivis yang hilang, karena keluarga korban telah lama menunggunya.

Yati juga menilai seharusnya Agum sebagai salah satu anggota Watimpres menyampaikan informasi tentang penculikan aktivis ke Presiden Jokowi agar presiden segera menindaklanjuti informasi itu.

Penderitaan dan diskriminatif yang Amir rasakan puluhan tahun hanya dijawab lewat deklarasi damai yang dinilai menyalahi prosedur hukum.

Mereka kecewa dan khawatir deklarasi tersebut membuat Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan kasus Talangsari.

Komnas HAM tidak mengakui adanya deklarasi damai peristiwa Talangsari yang dibuat oleh beberapa tokoh masyarakat dan disaksikan perwakilan Kemenko Polhukam, karena dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Penyelesaian lewat jalur hukum merupakan jalan terbaik yang bisa dilakukan jika hendak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat pada tahun 1998 lalu.

Kejagung tengah mencari solusi terkait 7 kasus pelanggaran HAM berat yang dilaporkan oleh Komnas HAM agar bisa berkembang dan tak diam di tempat.

Kejaksaan Agung berencana mengembalikan berkas laporan penyelidikan kasus pembunuhan dukun santet kepada Komnas HAM. 

KontraS mendesak Kejaksaan Agung segera mengembangkan laporan Komnas HAM soal kasus pembunuhan dukun santet yang terjadi di Jawa Timur pada 1998-1999.

Sampai saat ini belum ada respons lagi dari Kejagung terkait kasus Dukun Santet di Banyuwangi, Jawa Timur.

Komnas HAM menilai langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melarang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) tidak melanggar HAM.

Papua punya empat akar masalah yakni, marjinalisasi, sejarah politik, pelanggaran hak asasi kemanusiaan (HAM), dan infrastruktur. Hal ini menurut Komnas HAM diurai dengan dialog pemerintah, bukan aparat.

Ainul menilai, hingga saat ini, kriminalisasi dan ancaman terhadap pembela lingkungan tetap terjadi.

DPR RI harusnya sadar atas putusan MK yang melarang razia dan penyitaan buku tanpa proses pengadilan terlebih dahulu.

Instruksi Jaksa Agung mengarah ke perampasan buku, sehingga membayakan sistem hukum, karena melawan Mahkamah Konstitusi soal kewenangan pelarangan buku harus berdasar putusan peradilan.

Prasetyo mengatakan akan tetap mencari kesepakatan terbaik dengan Komnas HAM jika ada penolakan lewat jalur non-yudisial.