Indeks Komnas Ham

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin meminta Menkoperek Airlangga Hartarto untuk tidak melontarkan tudingan menyoal demo Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Pilkada 2020 sudah semestinya ditunda. Alasan pertama pandemi belum reda; kedua ia potensial melanggar HAM karena mempertaruhkan nyawa.

Komnas HAM meminta Polda Metro Jaya untuk memberikan tanggapan paling lambat 14 hari sejak menerima surat.

Bila para pihak yang bersengketa di luar areal sirkuit masih belum puas, Kapolda NTB meminta untuk ambil jalur hukum daripada membuat gejolak di masyarakat.

Komnas HAM mengecam penggusuran paksa terhadap warga Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, NTB terkait pembangunan sirkuit Moto GP Mandalika.

"Sampai sekarang anak-anak kami menangis terus," kata Selan.

Dalam surat bernomor 056/TUA/VI/2020, Komnas HAM meminta agar pembahasan rancangan peraturan presiden tersebut transparan.

"Penantian penyelesaian pelanggaran HAM berat di Papua ini seperti merebus batu yang tidak akan masak."

Kejaksaan Agung hingga kini belum menyelidiki berkas dugaan pelanggaran berat pelanggaran HAM di Papua.

Komnas HAM nilai jaksa tak hanya turut melukai Novel Baswedan tetapi juga melukai para pembela Hak Asasi Manusia (HAM).

Pengaduan dari masyarakat ke Komnas HAM berkaitan kinerja Polri yang tak profesional.

Kejagung lagi-lagi menyetujui berkas kasus Paniai karena dianggap belum memenuhi petunjuk penyidik ​​untuk melengkapi berkas yang diduga disetujui oleh HAM.

Komnas HAM menilai perbuatan Ferdian Paleka sangat tidak etis dan merendahkan kaum transpuan.

Komnas HAM menilai kasus dugaan pelanggaran HAM Paniai potensial mandek mengingat narasi yang berulang usai Kejagung mengembalikan berkas.

Kejagung RI telah mengembalikan berkas penyelidikan dugaan pelanggaran HAM masa lalu Peristiwa Paniai ke Komnas HAM, Kamis (19/3/2020).

Kejaksaan Agung mengembalikan dokumen Paniai ke Komnas HAM. Aktivis menilai semestinya itu tidak dilakukan.

Warga Ahmadiyah Sukabumi mengadu ke Komnas HAM karena masjidnya disegel aparat.

Mahfud MD mengklaim bisa menuntaskan penanganan Tragedi Paniai dengan transparan.

Tragedi Paniai masuk kejahatan kemanusiaan karena terjadi pembunuhan dan penganiayaan yang sistematis dan terstruktur diduga melibatkan Kodam XVII/Cenderawasih.

Komisioner Komnas HAM Chairul Anam mendesak pemerintah memulangkan WNI eks-ISIS.