Indeks Komnas Ham

Presiden Jokowi kembali didesak membentuk TGPF kasus Novel Bawedan. KPK juga diminta memulai penyelidikan kasus upaya menghalangi proses penyidikan di balik penyerangan Novel.

Sejak pembunuhan yang terjadi 2 Desember, warga Nduga di perantauan sulit berkomunikasi. Menurut mereka itu karena keberadaan aparat.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menilai kasus pemotongan nisan salib di Yogyakarta menodai norma sosial dan toleransi.  

Alissa Wahid berpendapat strategi untuk mengampanyekan perspektif HAM ke publik di Indonesia saat ini menghadapi tantangan berat sehingga memerlukan strategi baru.

Komnas HAM menilai, sampai sekarang, masih banyak pemda yang permisif terhadap tindakan intoleran.

Alissa menegaskan keterlambatan negara dalam menyikapi intoleransi juga memicu lahirnya aksi-aksi berbasis agama, seperti yang terjadi pada Pilkada 2017.

Jusuf Kalla bilang pemerintah juga korban pelanggaran HAM. Pernyataan ini dikritik para aktivis.

Sejumlah aktivis menuntut Jokowi-JK memenuhi janjinya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. 

Jokowi harusnya jadi presiden pertama yang menginjakkan kaki ke Komnas HAM. Tapi ia tak jadi datang. Para aktivis menilai Jokowi memang tak serius.

Puluhan aktivis dari Kontras, keluarga korban pelanggaran HAM, dan
pegiat HAM lainnya melakukan aksi di terngah  peringatan Hari HAM
Internasional ke-70 yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di depan kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa
(11/12/2018).

Komnas HAM meluncurkan ‘Buku Saku HAM untuk Brimob’ agar Brimob dapat menetapkan standar dan nilai HAM ketika bertugas.

Pengaduan menurun hampir 50 persen setiap tahun dan didominasi oleh laporan ihwal pelayanan kepolisian.

Komnas HAM meminta komitmen Jokowi terkait persoalan HAM dapat ditindaklanjuti dalam bentuk konkret dan terukur.

Warga Rumah Deret Tamansari Masih Menunggu Putusan Komnas HAM Terkait Tambahan Tuntutan

Komnas HAM meminta proses penanganan kasus penembakan di Nduga, Papua mengedepankan prinsip HAM.

"Terkait dengan peristiwa ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali tindakan kelompok kriminal bersenjata itu, dengan akibat dari tindakan mereka ini terjadi pelanggaran HAM yang serius," kata Frits.

Eva Eyanti menilai proses mediasi yang dilakukan Komnas HAM tidak tepat, karena menghadirkan salah satu warga yang justru menghendaki penggusuran.

Komnas HAM meminta kasus diskriminasi harus ditangani secara serius dan adil oleh pemerintah.

"Surat akan segera dikirim ke Gubernur. Bukan hanya soal transpuan di Klender, tetapi juga meminta jaminan perlindungan dan keamanan di seluruh wilayah Jakarta," kata komisioner Komnas HAM

Sekitar 92,6 persen responden mengaku bahwa dirinya belum pernah mengalami tindakan diskriminasi rasial dan etnis.