Indeks Komnas Ham

Indonesia berhasil menjadi salah satu anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Namun, keberhasilan itu tidak menular ke dalam negeri, di mana masih banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan.

Selain 33 korban meninggal, Komnas HAM menyebut ada lagi 10 orang tewas diduga ditembak dalam kerusuhan di Wamena.

Komnas HAM akan terbang ke Papua untuk mendalami peristiwa Wamena dan merumuskan solusinya.

Temuan kuburan massal itu tersebar di 16 provinsi.

Komnas HAM menilai anak dan remaja ikut demo sudah dapat menentukan sikap baik atau buruknya.

Penangkapan demonstran besar-besaran dan minim pemberian informasi pihak yang ditangkap oleh aparat membuat koalisi melapor ke Komnas HAM.

Komnas HAM meminta seluruh pihak termasuk media dan pengawas internal di kepolisian untuk terus mengawal tewasnya dua mahasiswa dalam demonstrasi.

Apa yang dilakukan Dandhy dan Ananda adalah bentuk kritik terhadap pemerintah yang tak seharusnya dipidana.

Kunjungan Komnas HAM dan MRP ke sel tahanan Surya Anta dan beberapa mahasiswa Papua di Mako Brimob dilakukan tanpa pemberitahuan. Kuasa Hukum sampaikan sejumlah keberatan.

Tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua itu dinilai telah melanggar undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Gebrak juga meminta Kompolnas menindak anggota polisi yang dinilai sewenang-wenang dalam mengamankan demonstrasi buruh di depan DPR.

Komnas HAM menemukan indikasi kuat pelanggaran HAM terjadi dalam tragedi Paniai, di Papua. 

Komnas HAM menyebut sejak awal reformasi pendanaan TNI itu hanya boleh dilakukan oleh APBN, termasuk adanya Koopsus TNI.

Komnas HAM didesak mengusut penangkapan ratusan petani dari Serikat Mandiri Batanghari yang terjadi karena konflik lahan di Jambi.  

Komnas HAM meminta pihak kepolisian memberikan sanksi kepada anggota Polres Bangka Selatan, Bripka Jamhuri, yang diduga melakukan penganiayaan terhadap anak di TPA Toboali.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menuturkan empat video yang memperlihatkan kekerasan oleh petugas kepolisian terhadap massa aksi 22 Mei 2019.

Asep mengatakan 25 polisi yang terbukti melakukan kekerasan di Aksi 21-22 Mei itu diberikan sanksi disiplin.

Komnas HAM memanggil kembali Kepolisian Negara RI terkait dua nama korban yang hilang yang belum ada konfirmasi dalam kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Tim Pencari Fakta (TPF) bentukan Kapolri Tito Karnavian menduga penyerangan terhadap Novel Baswedan dikarenakan penyidik senior KPK itu sedang menangani enam kasus di KPK.

"Coba lihat di seluruh dunia, lembaga institusi mana di seluruh dunia yang paling banyak melanggar HAM? Pasti kepolisian," kata Dedi.