Indeks Komnas Ham

Kelompok masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas hingga masyarakat adat tak dapat menggunakan hak pilih di Pemilu 2019.

Komnas HAM akan memastikan hukuman terhadap enam anggota polisi yang membawa senjata api saat penanganan demonstrasi mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Komnas HAM meminta kepada Polri untuk megusut pelaku yang melakukan kekerasan di aksi 21-23 Mei.

Komnas HAM mencatat beberapa cara kekerasan yang dilakukan saat demonstrasi 21-22 Mei.

I Gusti Ayu Bintang Darmavati mengatakan kementeriannya akan fokus terhadap wirausaha perempuan.

Indonesia berhasil menjadi salah satu anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Namun, keberhasilan itu tidak menular ke dalam negeri, di mana masih banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan.

Selain 33 korban meninggal, Komnas HAM menyebut ada lagi 10 orang tewas diduga ditembak dalam kerusuhan di Wamena.

Komnas HAM akan terbang ke Papua untuk mendalami peristiwa Wamena dan merumuskan solusinya.

Temuan kuburan massal itu tersebar di 16 provinsi.

Komnas HAM menilai anak dan remaja ikut demo sudah dapat menentukan sikap baik atau buruknya.

Penangkapan demonstran besar-besaran dan minim pemberian informasi pihak yang ditangkap oleh aparat membuat koalisi melapor ke Komnas HAM.

Komnas HAM meminta seluruh pihak termasuk media dan pengawas internal di kepolisian untuk terus mengawal tewasnya dua mahasiswa dalam demonstrasi.

Apa yang dilakukan Dandhy dan Ananda adalah bentuk kritik terhadap pemerintah yang tak seharusnya dipidana.

Kunjungan Komnas HAM dan MRP ke sel tahanan Surya Anta dan beberapa mahasiswa Papua di Mako Brimob dilakukan tanpa pemberitahuan. Kuasa Hukum sampaikan sejumlah keberatan.

Tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua itu dinilai telah melanggar undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Gebrak juga meminta Kompolnas menindak anggota polisi yang dinilai sewenang-wenang dalam mengamankan demonstrasi buruh di depan DPR.

Komnas HAM menemukan indikasi kuat pelanggaran HAM terjadi dalam tragedi Paniai, di Papua. 

Komnas HAM menyebut sejak awal reformasi pendanaan TNI itu hanya boleh dilakukan oleh APBN, termasuk adanya Koopsus TNI.

Komnas HAM didesak mengusut penangkapan ratusan petani dari Serikat Mandiri Batanghari yang terjadi karena konflik lahan di Jambi.  

Komnas HAM meminta pihak kepolisian memberikan sanksi kepada anggota Polres Bangka Selatan, Bripka Jamhuri, yang diduga melakukan penganiayaan terhadap anak di TPA Toboali.