Indeks Komnas Ham

Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur menjelaskan CCTV yang sempat dikabarkan rusak adalah tidak benar.

Komnas HAM meminta agar pemerintah memenuhi hak atas kesehatan warga Indonesia di masa pandemi COVID-19.

Komnas HAM meminta keseriusan Jokowi menuntaskan pengusutan kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani.

Komnas HAM mendorong Presiden Jokowi merevisi SKB Beragama dengan Perpres sebagai salah satu solusi mengatasi intoleransi.

Tim Advokasi Nasional menilai ada tindakan terstruktur dan sistematis yang dilakukan kepolisian yang memburu pihak-pihak penentang UU Ciptaker.

Komnas HAM menemui Mahfud MD untuk menyampaikan temuan terkait pembunuhan pendeta di Papua.

Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Papua telah memeriksa 24 saksi kasus kematian Yeremia Zanambani (63) di Intan Jaya.

Pendeta Yeremia diduga ditembak Wakil Danramil Hitadipa bernama Alpius yang sudah dianggap seperti anaknya.

Komnas HAM rampung menginvestigasi kematian Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya diduga karena ditembak aparat TNI.

Kematian Pendeta Yeremia diduga di tangan anggota TNI menunjukkan penghukuman mati di luar hukum (extrajudicial killing).

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin meminta Menkoperek Airlangga Hartarto untuk tidak melontarkan tudingan menyoal demo Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Pilkada 2020 sudah semestinya ditunda. Alasan pertama pandemi belum reda; kedua ia potensial melanggar HAM karena mempertaruhkan nyawa.

Komnas HAM meminta Polda Metro Jaya untuk memberikan tanggapan paling lambat 14 hari sejak menerima surat.

Bila para pihak yang bersengketa di luar areal sirkuit masih belum puas, Kapolda NTB meminta untuk ambil jalur hukum daripada membuat gejolak di masyarakat.

Komnas HAM mengecam penggusuran paksa terhadap warga Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, NTB terkait pembangunan sirkuit Moto GP Mandalika.

"Sampai sekarang anak-anak kami menangis terus," kata Selan.

Dalam surat bernomor 056/TUA/VI/2020, Komnas HAM meminta agar pembahasan rancangan peraturan presiden tersebut transparan.

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari melihat buruknya koordinasi Kejagung dan Komnas HAM dalam mengusut kasus dugaan pelanggaran HAM 

"Penantian penyelesaian pelanggaran HAM berat di Papua ini seperti merebus batu yang tidak akan masak."

Kejaksaan Agung hingga kini belum menyelidiki berkas dugaan pelanggaran berat pelanggaran HAM di Papua.