Indeks Komnas Ham

Komnas HAM memeriksa tim Siber dan Labfor Polri terkait kematian Brigadir J.

Komnas HAM bertanya peran Bharada E dan ajudan Ferdy Sambo lainnya dalam peristiwa penembakan Brigadir J dan mendalami karakter setiap ajudan.

Anam mengatakan Bharada E berangkat dari lokasi yang berbeda dengan ajudan yang lain sehingga membutuhkan waktu perjalanan lebih lama menuju Komnas HAM.

Sejumlah ajudan Irjen Ferdy Sambo telah memenuhi panggilan Komnas HAM & sedang menjalani pemeriksaan, namun Bharada E belum juga hadir.

Komnas HAM menyatakan mulai hari ini akan dimulai penyelidikan di luar aspek pendalaman luka pada tubuh Brigadir Yosua.

Komnas HAM bertemu dokter forensik dan mengonfirmasi terkait karakteristik tiap luka di tubuh Brigadir Yosua atau J.

Komnas HAM mengaku telah mendapatkan sekuen kronologi yang sangat penting terkait insiden tewasnya Brigadir J di rumah Irjen Sambo.

Komnas HAM berencana memanggil Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo beserta istrinya untuk membuat terang perkara penembakan Brigadir J.

Komnas HAM berencana menemui istri Irjen Sambo untuk mendalami kasus penembakan Brigadir J.

Polri berjanji akan mengusut kasus penembakan Brigadir J secara transparan, akuntabel dan profesional.

Komnas HAM akan menyelidiki kasus penembakan di rumah dinas Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo secara independen.

Komnas HAM meminta pemerintah dan DPR untuk mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan membuka partisipasi publik dalam proses revisi KUHP.

Ancaman pemidanaan terhadap kejahatan luar biasa di RKUHP cenderung menurun. Komnas HAM melihat ada upaya pengkerdilan.

Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Remigius Sigid Tri Hardjanto akhirnya tidak lolos seleksi calon anggota Komnas HAM 2022-2027.

KontraS mendesak pansel untuk meninjau secara cermat calon anggota Komnas HAM yang memiliki latar belakang bermasalah.

Irjen Remigius Sigid ingin Komnas HAM lebih berwibawa dan mempunyai daya paksa dalam menjalankan tugas-tugasnya.

KontraS mendesak pansel calon pimpinan Komnas HAM melihat keseluruhan aspek dalam proses seleksi dan juga membuka indikator serta alat uji kepada publik.

Komnas HAM meminta Polri tak represif dalam menghadapi warga di Kalbar. Komnas HAM akan terjun ke lokasi bentrokan guna mendalami kejadian.

Ketua Komnas HAM menilai naiknya kasus dugaan pelanggaran HAM Paniai bukti penyelesaian kasus HAM berat tergantung political will pemerintah.

Kejaksaan akan melakukan pelimpahan perkara tahap II terhadap tersangka yang diduga berprofesi sebagai perwira TNI.