Indeks Komnas Ham

Jika presiden mau mendesak jaksa agung untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat dan masa lalu, maka semuanya akan jelas dan tuntas.

Baru ada 78 orang yang sudah melengkapi syarat administrasi mengikuti seleksi calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.

Polisi menetapkan Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia di kediamannya.

Komnas HAM disuguhkan Densus 88 video keseharian Sunardi yang menggunakan tongkat, tapi bisa menyetir mobil transmisi manual.

Para WBP tidak berharap banyak dengan hasil temuan Komnas HAM. Mereka hanya ingin ada perubahan sistem dan tak ada lagi kekerasan.

Komnas HAM memeriksa sejumlah anggota Polri yang diduga terlibat dalam dugaan kekerasan terhadap para tahanan kerangkeng.

Komnas HAM memeriksa 15 lokasi di Lapas Narkotika Kelas II Yogyakarta guna mengusut kasus penyiksaan terhadap narapidana.

Komnas HAM mencatat sembilan tindakan penyiksaan dan kekerasan fisik terhadap narapidana di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta.

Merujuk temuan Komnas HAM tentang adanya kekerasan dan penganiayaan dalam aktivitas kerangkeng manusia, LBH Medan desak Terbit diadili di Pengadilan HAM.

Kerangkeng manusia yang dibangun pada 2010 oleh Terbit Rencana Perangin-angin untuk pembinaan ormas.

Salah satu bentuk penyiksaan yang ditemukan Komnas HAM adalah perintah untuk bergelantungan seperti monyet atau istilahnya ‘gantung monyet’.

Anggota TNI dan polisi yang diduga terlibat berperan melatih fisik dan menganiaya para penghuni kerangkeng.

Temuan Komnas HAM memperkuat keterangan organisasi masyarakat sipil terkait kekerasan aparat di Desa Wadas.

Komnas HAM menemukan tindakan kekerasan oleh kepolisian saat menangkap warga Desa Wadas yang menolak tambang.

Menurut Komnas HAM sejumlah warga Wadas mengalami luka pada bagian kening, lutut dan betis kaki, dan sakit pada beberapa bagian tubuh lainnya.

Komnas HAM merilis 9 kesimpulan soal Wadas. Salah satunya terjadi penangkapan disertai kekerasan oleh polisi saat pengukuran tanah.

Komnas HAM menemukan dugaan kekerasan oleh kepolisian terhadap warga saat pengukuran lahan untuk pertambangan di Desa Wadas.

Komnas HAM menegaskan polisi harus menempuh upaya investigasi saintifik untuk menguji kepemilikan peluru.

Komnas HAM juga meminta polisi tidak mudah menstempel hoaks kepada akun-akun sosial media yang memberikan reportase lapangan langsung di Desa Wadas.

Komnas HAM menemukan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam pengamanan pengukuran lahan di Desa Wadas.