Indeks Komnas Ham

Komnas HAM nilai jaksa tak hanya turut melukai Novel Baswedan tetapi juga melukai para pembela Hak Asasi Manusia (HAM).

Pengaduan dari masyarakat ke Komnas HAM berkaitan kinerja Polri yang tak profesional.

Kejagung lagi-lagi menyetujui berkas kasus Paniai karena dianggap belum memenuhi petunjuk penyidik ​​untuk melengkapi berkas yang diduga disetujui oleh HAM.

Komnas HAM menilai perbuatan Ferdian Paleka sangat tidak etis dan merendahkan kaum transpuan.

Komnas HAM menilai kasus dugaan pelanggaran HAM Paniai potensial mandek mengingat narasi yang berulang usai Kejagung mengembalikan berkas.

Kejagung RI telah mengembalikan berkas penyelidikan dugaan pelanggaran HAM masa lalu Peristiwa Paniai ke Komnas HAM, Kamis (19/3/2020).

Kejaksaan Agung mengembalikan dokumen Paniai ke Komnas HAM. Aktivis menilai semestinya itu tidak dilakukan.

Warga Ahmadiyah Sukabumi mengadu ke Komnas HAM karena masjidnya disegel aparat.

Mahfud MD mengklaim bisa menuntaskan penanganan Tragedi Paniai dengan transparan.

Tragedi Paniai masuk kejahatan kemanusiaan karena terjadi pembunuhan dan penganiayaan yang sistematis dan terstruktur diduga melibatkan Kodam XVII/Cenderawasih.

Komisioner Komnas HAM Chairul Anam mendesak pemerintah memulangkan WNI eks-ISIS.

Gus Sholah adalah generasi ketiga pendiri NU yang berkiprah di ranah profesional. Baru memulai langkah politik setelah Soeharto jatuh.

Seharusnya laporan Komnas HAM itu menjadi rujukan apakah satu peristiwa terdapat pelanggaran HAM atau tidak.

Komnas HAM akui bukan perkara mudah menyelesaikan kasus Tragedi Semanggi I dan II karena melibatkan banyak pihak.

Komnas HAM mendesak agar Presiden Jokowi segera menjelaskan kepada publik, mengapa pelanggaran HAM yang berat stagnan dan terkesan mundur.

Haris Azhar meminta agar Jaksa Agung Burhanuddin melihat hasil penyelidikan Komnas HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Komnas HAM mengungkap pihak kepolisian diduga melakukan pelanggaran HAM saat aksi #ReformasiDikorupsi pada 24-30 September 2019.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan pihaknya telah kirim surat ke Polda Sumatera Barat soal perkara aktivis Sudarto.

Komnas HAM mencatat ada upaya penanganan kepolisian berupa penegakan hukum dalam aksi demonstrasi #ReformasiDikorupsi pada 24-30 September 2019.

Perusahaan atau korporasi diseput pihak yang sangat sulit untuk memenuhi rekomendasi Komnas HAM.