Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

IM57+ Institute menyoroti putusan Dewas KPK terkait sanksi terhadap 78 pegawai KPK yang terlibat praktik pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan KPK.

Menurut Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, kasus ini merugikan keuangan negara lebih dari Rp200 miliar.

Menurut Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Idrus Marham diperiksa sebagai saksi karena diduga memiliki andil dalam kasus Eddy Hiariej. 

Menurut Ali, kasus ini baru diusut oleh KPK setelah ada pelaporan pada 2021. Namun, tambahnya, memang waktu perbuatan pidananya terjadi pada 2012.

KPK angkat bicara mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang stagnan di angka 34 pada 2023.

"Saya tidak melihat pemerintah serius untuk mengisi kursi pimpinan KPK menjadi penuh lagi. Saya tidak melihat kesungguhan itu," ungkap La Ode M. Syarief.

Menurut Ketua KPK, Nawawi Pomolango, rapat pimpinan akan digelar besok (31/1/2024).

Insentif ASN BPPD Kabupaten Sidoarjo yang dipotong oleh Siska Wati selaku Kasubag Umum BPPD Pemkab Sidoarjo sebesar 10-30 persen. 

SPI terhadap 93 kementerian/lembaga dibagi dalam tiga kategori berdasarkan jumlah anggaran serta jumlah karyawan, yakni besar, sedang, dan kecil.

"Kita ingin juga di daerah, kalau perlu perbaikan yang drastis, maka harus lakukan dan percaya [dengan] digitalisasi pelayanan," ujar Pahala Nainggolan.

Iskandar Marwanto mengatakan, pengajuan praperadilan eks Ketua KPK Firli Bahuri merupakan haknya sebagai tersangka.

Humas PN Jaksel Djuyamto menjelaskan, gugatan praperadilan Firli Bahuri akan digelar perdana pada 30 Januari 2024.

Ganjar Pranowo mengklaim akan meminimalisir rangkap jabatan sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, ingin merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tiga pasangan capres-cawapres menghadiri kegiatan Penguatan Anti Korupsi bagi Penyelenggara Negara ber-Integritas (PAKU Integritas), Rabu (17/1/2024).

Albertina Ho mengatakan perkiraan nilai pungutan liar di Rumah Tahanan (Rutan) KPK mencapai Rp6,148 miliar.

Menurut jubirnya, KPK mengajukan banding lantaran ada fakta hukum mengenai aset dari hasil korupsi dan TPPU yang belum dipertimbangkan majelis hakim. 

Pemanggilan ini dilakukan karena pada pemeriksaan sebelumnya dinilai belum tuntas.

Wahyu Setiawan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam rangka penyidikan kasus anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku.

Tumpak Hatorangan Panggabean, mengingatkan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri rugi jika tidak hadir dalam sidang kode etik.