Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK membuka lowongan kerja bagi lulusan S1, D3 dan SMA untuk menempati enam posisi Pegawai Tidak Tetap.

KPK melepas Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo karena dalam pemeriksaan selama 24 jam terakhir penyidik belum menemukan bukti keterlibatannya di kasus suap.

Rheza Herwindo diperiksa terkait megaproyek PLTU Riau-1.

Sejak 2005-2018, sebanyak 32 kepala daerah terjaring OTT KPK. 

"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi untuk tersangka Susilo Prabowo."

Febri mengatakan, penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dana perimbangan daerah yang menjerat Amin Santono dan Yaya Purnomo.

Empat unit mobil tersebut akan diberikan kepada Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi.

Sofyan menegaskan belum ada dokumen yang disita penyidik KPK karena masih proses pemeriksaan.

Hingga Selasa sore (10/7/2018) telah ada 29 gugatan hasil Pilkada 2018 yang diajukan ke MK.

Sejumlah barang rampasan KPK dari terpidana korupsi akan dilelang pada 25 Juli 2018.

KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Aceh dan menangkap 2 kepala daerah.

KPK menyiapkan penjelasan tentang alasan lembaga itu menolak pasal Tipikor masuk RKUHP untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

"Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Purbalingga," kata Agus Rahardjo.

Pemuatan pasal-pasal Tipikor dalam RKUHP dinilai bisa membuat pidana korupsi menjadi delik kejahatan biasa.

Majelis hakim memvonis Antonius Tonny Budiono 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider kurungan 3 bulan penjara.

Prasetyo mempersilakan KPK melakukan penuntutan secara mandiri apabila tidak lagi memerlukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung.

KPK meminta agar pasal-pasal yang mengatur tindak pidana korupsi dicabut dari RUU KUHP.

KPK mengusulkan revisi PP Nomor 14 Tahun 2017 untuk mengubah ketentuan mengenai masa penugasan jaksa di komisi.

Perkara yang menjerat Bupati Dirwan dan istrinya menambah daftar panjang kasus korupsi kepala daerah yang melibatkan suami-istri.

Yuliadi menyampaikan, anggota DPRD DKI menganggap LHKPN hanya untuk pemerintah eksekutif selaku penyelenggara negara.