Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

Hingga Selasa sore (10/7/2018) telah ada 29 gugatan hasil Pilkada 2018 yang diajukan ke MK.

Sejumlah barang rampasan KPK dari terpidana korupsi akan dilelang pada 25 Juli 2018.

KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Aceh dan menangkap 2 kepala daerah.

KPK menyiapkan penjelasan tentang alasan lembaga itu menolak pasal Tipikor masuk RKUHP untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

"Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Purbalingga," kata Agus Rahardjo.

Pemuatan pasal-pasal Tipikor dalam RKUHP dinilai bisa membuat pidana korupsi menjadi delik kejahatan biasa.

Majelis hakim memvonis Antonius Tonny Budiono 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider kurungan 3 bulan penjara.

Prasetyo mempersilakan KPK melakukan penuntutan secara mandiri apabila tidak lagi memerlukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung.

KPK meminta agar pasal-pasal yang mengatur tindak pidana korupsi dicabut dari RUU KUHP.

KPK mengusulkan revisi PP Nomor 14 Tahun 2017 untuk mengubah ketentuan mengenai masa penugasan jaksa di komisi.

Perkara yang menjerat Bupati Dirwan dan istrinya menambah daftar panjang kasus korupsi kepala daerah yang melibatkan suami-istri.

Yuliadi menyampaikan, anggota DPRD DKI menganggap LHKPN hanya untuk pemerintah eksekutif selaku penyelenggara negara.

"Sejauh ini informasinya dibawa 4 orang," kata Febri.

Selain Bupati Bengkulu Selatan, juga ada istrinya, ASN, dan pihak swasta yang diberangkatkan ke Jakarta menggunakan penerbangan Garuda Indonesia sekitar pukul 9.35 WIB.

Fredrich mengaku tidak mau berada di Rutan KPK karena mengaku diperlakukan kurang baik.

Dalam kasus ini, Tonny sudah dituntut tujuh tahun penjara oleh Jaksa KPK.

Djamal Aziz mendatangi KPK, pada hari ini, untuk meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya. Dia mengklaim ingin jadwal pemeriksaannya dipercepat.

Misbakhun menduga, kasus Century tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. 

Korupsi dapat terjadi saat kepala daerah dipilih oleh DPRD ataupun dipilih oleh rakyat secara langsung.

Pimpinan KPK telah melakukan rapat bersama dan diputuskan bahwa Direktorat Pengawasan Internal (PI) akan melakukan pemeriksaan untuk menindaklanjuti ucapan Aris Budiman.