Indeks Kiara

Kiara mendesak Kejagung mampu mengungkap mafia di balik persoalan impor garam yang kerap menguntungkan importir.

Kiara meminta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 59 Tahun 2020 yang dinilai sebagai fondasi dari ekspor benih lobster juga dicabut.

Kami menyambangi keluarga Dedi Suriadi, tukang gojek yang meninggal tertimpa panel aluminium bangunan Gedung Kiara.

Gedung PKIA di RSCM itu diberi nama Gedung Kiara, terdiri dari 12 lantai dan 2 rubanah. Dibangun sejak 2011, diresmikan Presiden SBY 2014, tapi hingga  kini pembangunannya belum selesai.

KIARA menolak rencana Anies menggelar upacara 17 Agustus di Pulau D. Rencana itu dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap spirit dan nilai kemerdekaan RI. 

Kapal-kapal nelayan tradisional hanya menggunakan peralatan seadanya, termasuk dalam hal sistem pemancar radio yang berfungsi untuk menyampaikan data terkait informasi kapal.

KIARA mengatakan, Anies melanjutkan reklamasi dengan Pergub tahun 2016. Padahal Pergub itu dipakai Anies untuk menyerang Ahok di Pilgub DKI. 

Para nelayan yang mayoritas memilih Anies Baswedan di Pilgub DKI kecewa karena ingkar janji soal reklamasi. 

Susan Herawati menyatakan seharusnya Anies mengizinkan masyarakat mengelola pulau reklamasi untuk menjadi hutan bakau, dan bukan malah menerbitkan IMB.

Dalam Raperda RZWP3K DKI Jakarta terdapat klausul penyebutan zona pemukiman non-nelayan di sekitar pulau reklamasi.

KIARA menilai privatisasi puluhan pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu telah merampas ruang hidup nelayan. 

Pengembangan Kepulauan Seribu menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dinilai merugikan warga lokal dan nelayan.

Sesuai amanat UU 1/2014, para nelayan seharusnya dilibatkan secara total dalam pembuatan perda zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

Hasil riset Kiara menemukan sejumlah praktik yang melanggar hak buruh perempuan di sektor industri pengolahan perikanan. 

"Penjualan pulau tentu mengancam kedaulatan bangsa dan identitas kami sebagai Bangsa Bahari," kata Susan.

Kompleksnya praktik perbudakan modern ini bukan hanya melibatkan industri perikanan yang besar, namun juga erat kaitannya dengan penangkapan ikan ilegal serta perdagangan manusia.

Kiara menyebut, kasus dugaan penyalahgunaan izin impor PT Garam tidak hanya melanggar ketentuan Permendag Nomor 125 tahun 2015, tetapi juga merupakan bentuk kegagalan melindungi petambak garam Indonesia.

Kiara meminta agar program konservasi kawasan perairan di berbagai daerah jangan sampai membatasi akses nelayan tradisional dan masyarakat adat yang sangat bergantung kepada laut.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti segera mengatasi aksi perompakan yang baru-baru ini terjadi di sejumlah titik di kawasan perairan Indonesia.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) tidak setuju dengan rencana integrasi proyek reklamasi dan tanggul laut Jakarta