Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menegaskan, proyek reklamasi Teluk Jakarta hanya merugikan masyarakat pesisir serta merusak kondisi lingkungan. Kiara meminta agar proyek tersebut dihentikan selamanya, bukan hanya sementara.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim, menyarankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyusun pengelolaan anggaran yang transparan dan bisa diakses kapan pun.
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan mengapresiasi langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam rapat paripurna.