tirto.id - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim, menyarankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyusun pengelolaan anggaran yang transparan dan bisa diakses kapan pun.
"KKP tidak memiliki sistem pengelolaan anggaran hulu ke hilir, mulai dari penyusunan, penggunaan, pengawasan sampai dengan evaluasi," katanya di Jakarta pada Selasa (12/4/2016).
Selain itu, lanjutnya, Kiara juga mendesak para direktur jenderal dan kepala badan di KKP untuk membuat laporan pemakaian tahun sebelumnya, mulai dari manfaat dan kendala yang dihadapi.
"Jika kedua hal ini dilakukan, niscaya akan ada perbaikan serapan anggaran di KKP," ujar Abdul Halim.
Abdul Halim menilai jika pengelolaan anggaran KKP yang dibutuhkan untuk mempercepat penyerapan anggaran dinilai masih rendah selama kuartal pertama tahun 2016.
Menurut Abdul Halim, realisasi belanja KKP pada kuartal I-2016 baru menginjak 4 persen, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan.
Sebagai perbandingan, sejumlah kementerian seperti Kementerian Sosial telah berhasil merealisasikan 22,4 persen dari pagu anggaran, serta Kementerian Keuangan yang sudah merealisasikan 15,6 persen.
Abdul Halim menilai, para kuasa anggaran di KKP mengalami kebingungan dalam menyalurkan anggaran yang sejatinya disusun sendiri oleh mereka.
"Tidak mengherankan kalau kemudian serapan anggarannya baru 4 persen dari Rp15,8 triliun," katanya.
Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa KKP harus menjadi agen perubahan dalam hal pemanfaatan dan transparansi APBN.
"KKP sebagai agent of change, inisiatif membuat perubahan untuk penggunaan APBN yang transparan dan sesuai dengan pemanfaatannya. Kita harus menjalankan amanah pembelanjaan uang negara," kata Susi Pudjiastuti. (ANT)
