Hadi sedang mengusahakan harmonisasi KUHPM dan KUHP agar oknum militer yang melakukan pelanggaran hukum, apalagi terhadap masyarakat sipil bisa diadili di pengadilan sipil.
Kapuspen TNI menegaskan, omongan Gatot soal adanya institusi yang memesan 5.000 senjata secara ilegal saat acara silaturahmi dengan purnawirawan TNI, seharusnya off the record atau tidak untuk diberitakan.
Ridlwan menerangkan, pada Sabtu (23/9) pukul 22.00 WIB muncul tagar di media sosial #PanglimaTantangBIN. Tagar itu sempat menjadi trending topik di Twitter.
“Kalau hanya curhat di hadapan purnawirawan, itu menyalahi kewenangan dia. Seharusnya dia mengamankan kalau memang benar ada senjata ilegal,” kata Connie.
Gatot Nurmantyo mempersoalkan Permenhan No. 28 Tahun 2015 yang dinilai telah menggerogoti wewenang Panglima TNI dalam bidang operasional dan rencana anggaran. Padahal, Permenhan itu sudah sesuai dengan undang-undang.