Indeks Ketua Kpu

Mahfud MD mengatakan, pencalonan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden tetap sah meski Ketua KPU Hasyim Asy'ari disanksi melanggar kode etik.

DKPP memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU, Hasyim Asy'ari sebab menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

KPU telah menggelar uji publik terhadap draf PKPU yang salah satunya mengusulkan jadwal pendaftaran capres dan cawapres Pilpres 2024 dimajukan.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan beberapa anggotanya diadukan atas dugaan pelanggaran kode etik.

Hasyim Asyari menyebut KPU bakal menerapkan sistem pemilu sesuai keputusan MK jika telah ada putusannya.

Putusan DKPP terhadap Ketua KPU dan jajaran dalam beberapa waktu terakhir adalah sinyal serius mengenai kondisi KPU saat ini.

Hasyim disebut melakukan pertemuan dan perjalanan bersama Hasnaeni pada 18 Agustus 2022 dari Jakarta menuju Jogja.

KPU tak memiliki kewenangan untuk membuat kartu pemilih sebagaimana dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menolak membocorkan materi yang ditanyakan dalam sidang etik DKPP hari ini terkait dua perkara.

Hasyim Asy'ari diadukan ke DKPP akibat sikapnya yang dianggap tidak mandiri sebagai Ketua KPU akibat pernyataannya soal sistem pemilu proporsional tertutup.

Partai politik yang tak mendaftar atau tak melengkapi syarat pendaftaran ke KPU melewati 14 Agustus 2022 maka dipastikan gagal menjadi peserta Pemilu 2024.

Calon petugas pemilu juga akan diseleksi kondisi kesehatannya agar kejadian banyaknya petugas pemilu yang meninggal pada Pemilu 2019 tak terulang.

Ilham Saputra dipilih secara aklamasi sebagai Plt Ketua KPU menggantikan Arief Budiman.

Arief Budiman dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik karena mendampingi Evi Novida Ginting Manik mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.

Arief Budiman dianggap bersalah saat menemani komisioner KPU Evi Novida mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta.

Sebanyak 21 pegawai KPU dinyatakan positif COVID-19 usai melaksanakan tes usap (swab) yang dilakukan mulai 3 hingga 5 Agustus 2020.

Komisi II DPR RI, Mendagri dan Menkumham sepakat Perppu Pilkada menjadi undang-undang.