Indeks Ketenagakerjaan

JKP dianggap sekadar janji manis sebab syaratnya terlalu ketat. Aktivis buruh juga menilai ini bukti pemerintah ingkar janji.

Indonesia tengah melakukan sejumlah upaya untuk menangani pengganguran akibat pandemi COVID-19. Namun, sejauh mana upaya tersebut berhasil?

Kemnaker Luncurkan Satu Data Ketenagakerjaan

Para menteri beramai-ramai menjelaskan UU Ciptaker ketika dokumen finalnya tak tersedia. Tapi itu tak membendung amarah publik yang tetap turun ke jalan.

Pengambilan keputusan soal omnibus law dilakukan hari ini, Senin (5/10/2020). Wakil rakyat mengelabui publik, buruh kecolongan.

Jokowi didesak untuk menghentikan pembahasan RUU Ciptaker, sebagaimana yang ia lakukan terhadap RKUHP tahun lalu.

Sanksi pidana ketenagakerjaan tetap diatur lewat UU 13/2003, bukan RUU Cipta Kerja. Sanksinya beragam, dari mulai pemenjaraan hingga denda. 

Beberapa perusahaan masih membandel saat PSBB DKI. Mereka tetap mewajibkan pekerja masuk, juga mengelabui petugas.

Pada 2016, 18 pilot Lion Air Group melakukan mogok. Mereka di-PHK. Gugat hak pesangon dan menang. Lion Air gugat balik. Perkaranya belum beres sampai sekarang.

Sekelumit problem Lion Air Group: Memotong gaji karyawan, belum membayar THR, belum membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sejak Februari 2020.

Adhi Karya merevisi peraturan bekerja 14 jam sehari di proyek LRT. 

Pengusaha bilang semestinya buruh yang dirumahkan tidak di-PHK. Serikat dan ahli hukum mengaggap sebaliknya.

Jokowi meminta para pengusaha tidak PHK saat Corona, tapi diabaikan.

49 WNA Cina datang dari Thailand ke Jakarta, lalu ke Kendari. Kedatangan mereka sempat direkam seseorang, dan lantas diperkarakan polisi.

PHK massal yang terjadi di sejumlah daerah dan perusahaan sebelum adanya RUU Cipta Kerja, kemungkinan akan terus terjadi dan semakin dimudahkan dengan adanya Omnibus Law.

Buruh mengaku tak dilibatkan dalam omnibus law Cipta Lapangan Kerja, padahal merekalah pihak yang paling terdampak.

Ida Fauziah menyebut bahwa masyarakat memiliki ekspektasi besar terhadap kartu prakerja.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengusulkan adanya dua jaminan sosial tambahan yakni jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan jaminan pelatihan dan sertifikasi (JPS).

Ma'ruf Amin dan Sandiaga dinilai belum menyampaikan solusi soal masalah ketenagakerjaan dengan perspektif yang tepat saat beradu pendapat di debat cawapres.  

Indef menilai argumen yang disampaikan Ma'ruf dan Sandiaga masih terlalu normatif dan luput dalam hal perlindungan tenaga kerja.