Indeks Kesejahteraan Guru

Soroti draf RUU Sisdiknas, P2G sebut pemerintah tak serius kelola guru hingga kritisi anggaran pendidikan yang diduga terancam tergerus program lain.

Adanya perbedaan beban finansial yang dialami oleh para dosen di kampus swasta, terutama bagi kampus-kampus kecil di pelosok tanah air.

Minimnya gaji akan berdampak pada profesi dosen makin kehilangan daya tarik sehingga perguruan tinggi kesulitan memperoleh tenaga pengajar berkualitas.

Menurut ahli, tunjangan fungsional dosen saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadilan internal maupun eksternal.

Mereka berharap MK memberikan putusan progresif yang mewajibkan negara menjamin kesejahteraan pendidik.

Rudianto Lallo menjelaskan dalam pembahasan antara Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah, disepakati penghasilan dosen harus memadai.

“Penghitungan upah minimum bagi dosen non-PNS harus berdiri secara mandiri berdasarkan rezim ketenagakerjaan.”

Suyitno menjelaskan pengusulan itu sedang berjalan dan membutuhkan koordinasi lintas kementerian.

Komisi X DPR menghormati proses konstitusional yang sedang berjalan di MK terkait uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Program 1.000 rumah guru lahir setelah ada laporan guru di Kabupaten Murung Raya yang terpaksa tinggal di laboratorium sekolah.

Semua masalah ini bisa diselesaikan jika pemerintah melakukan perbaikan pendidikan secara multisektor.

“Hidup mereka [guru honorer] seolah berada di dalam ruang tunggu tanpa kepastian akhir,” terang Anwar.

Tata kelola dan paket aturan pemerintah hari ini cenderung mendorong guru terfragmentasi berdasarkan kelas atau golongan status.

Salah satu caranya adalah dengan terus memperkuat kebijakan dan program nyata di bidang pendidikan.

Permasalahan pendidikan dan tata kelola guru tidak akan serta-merta selesai dengan kebijakan sentralisasi.

Prabowo juga berjanji akan memperbaiki kesejahteraan para guru dan seluruh rakyat Indonesia.

Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok sementara nilai tunjangan profesi guru non-ASN ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah.

Menurut Hetifah, banyak ilmu yang seharusnya dipelajari para guru untuk menunjang profesinya.

Abdul berkata bahwa kementeriannya tak hanya akan menaikkan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), tapi juga non-ASN.

Kebijakan penambahan gaji malah berpotensi tak adil dan dikriminatif jika diprioritaskan untuk guru bersertifikat.