Indeks Kesejahteraan Buruh

Persoalan ketenagakerjaan di Indonesia bak benang kusut. Dari tahun ke tahun masalah tak kunjung reda. Kita tunggu solusi para paslon pada debat kelima.

KSPI menilai PP 78/2015 tentang Pengupahan mengembalikan rezim upah murah yang pernah ada di era Orde Baru. 

"Selama ini kami sebagai mitra saja sudah terzalimi, apalagi jika mereka jadi perusahaan transportasi," ujar Dedi.

Tanpa campur tangan pemerintah, perjuangan buruh menuntut haknya membuahkan hasil. Ini titik balik memutus mata rantai eksploitasi buruh.

Maraknya aksi bunuh diri para pekerja pabrik Foxconn menjadi ironi dari kesuksesan gawai yang mereka produksi dan laris di pasar dunia.

Pola-pola perekrutan pekerja magang ini diatur secara legal lewat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 36/2016 tentang Penyelenggaraan Magang di Dalam Negeri. Aturan itu memuat secara eksplisit bahwa para pencari kerja bisa ikut program magang perusahaan di kawasan industri.

Aturan pekerja magang ini kian meneruskan situasi perburuhan di Indonesia dalam rezim pasar tenaga kerja fleksibel, yang membayar upah murah, mematahkan kekuatan serikat buruh, sembari menggenjot produksi perusahaan. Padahal, dalam aturan ketenagakerjaan, status buruh yang rentan diperas tenaganya hanya boleh disalurkan ke bagian penunjang produksi.

Menurut Anies, Forum Dewan Pengupahan sangat penting untuk menyelesaikan masalah antara buruh dan pengusaha karena hanya dalam forum itulah semua pihak bisa duduk bersama sehingga tidak terjadi komunikasi yang simpang siur.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai mendesak pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan karena merugikan para buruh.

Asosiasi buruh menyebutkan, pihaknya tidak antidialog, justru pihak lain yang antidialog dengan para pekerja.