tirto.id - Pengemudi transportasi online yang tergabung dalam Gerakan Hantam Aplikator Nakal (Gerhana) adakan aksi demonstrasi di depan kantor Grab, gedung Lippo Kuningan, Senin (10/9/2018).
Peserta aksi tersebut berasal dari Jabodebatek, Cikarang, dan Karawang. Ada sekitar seribu orang yang hadir ujar Dedi Heriyanto, Humas Aksi. Peserta aksi menutut realisasi janji aplikator berupa kesejahteraan pengemudi. Kemudian peserta aksi juga menolak aplikator menjadi perusahaan transportasi.
"Selama ini kami sebagai mitra saja sudah terzalimi, apalagi jika mereka jadi perusahaan transportasi," ujar Dedi.
Jika pemerintah beralasan menjadikan aplikator sebagai perusahaan transportasi agar punya payung hukum, kenapa tidak buat payung hukum untuk aplikator tersebut tanpa harus merubahnya jadi perusahaan transportasi.
"Buktinya perusahaan e-commerce aja bisa, seperti Bukalapak dan lain. Hubungan antar aplikator dengan penjual jelas," tambahnya.
Dedi berpendapat, seharusnya pemerintah punya kuasa untuk memberikan payung hukum kepada pengemudi online yang tidak jelas kemitraannya. Ini untuk melindungi para pengemudi. Tuntutan selanjutnya ialah menolak eksploitasi terhadap pengemudi.
"Teman-teman dikejar target, tapi keselamatan kami tidak terjaga. Entah aksi begal, perampokan, atau semacamnya," ujarnya.
Mega, salah satu perwakilan driver menyampaikan bahwa para mitra pengemudi yang membesarkan aplikator. Menurutnya hingga kini aplikator hanya duduk di kantor dan bisa menerima 20 persen dari pengemudi.
"Sedangkan kami berjuang di jalanan," tuntut Mega.
Pengemudi transportasi daring kini seperti buruh, menurutnya, bukan mitra. Pengemudi tidak mendapatkan perlindungan.
"Dulu awalnya Grab berkantor kencil di Cikini, sekarang hingga kantor besar di Lippo kesejahteraan kami tidak berubah. Kemana kalian [Grab] saat teman kami dibegal atau tersengat listrik?" tanya Yansen, Ketua Umum Asosiasi driver Online.
Peserta aksi juga menolak kartelisasi dan monopoli aplikator dengan mengakuisisi Uber. "Kami akan menunggu hingga pimpinan Grab turun dan menemui peserta aksi," terang Dedi.
"Jika semua tuntutan kami tidak diterima, kami ingin Grab keluar dari Indonesia." Jika Grab keluar dari Indonesia maka selanjutnya pemerintah membuat aplikasi yang bisa menampung para driver. "Di Indonesia sudah ada jutaan pengemudi, ini juga harus jadi perhatian pemerintah," tuntut Dedi.
Jika tuntutan tidak digubris, peserta aksi akan melakukan tuntutan lanjutan yang lebih besar. "Kami akan tetap menyuarakan aspirasi teman-teman pengemudi daring di Indonesia," tutup Dedi.
Penulis: Rizky Ramadhan
Editor: Yantina Debora
