tirto.id -
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Mahyudin mengatakan visi dan misi Presiden Joko Widodo ingin menyejahterakan buruh bangsa Indonesia masih belum memberikan perubahan signifikan, sehingga perlu penanganan bersama yang lebih serius.
"Bicara soal kesejahteraan, kaum buruh di Indonesia sebenarnya masih belum sejahtera," kata Mahyudin ketika menjadi pembicara utama pada seminar "Evaluasi Sistem Ketatanegaraan Pemerintahan Jokowi-JK dalam Menghadapi Persaingan Global Ekonomi" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis, (24/3/2016).
Mahyudin menyebut, meningkatkan kesejahteraan buruh itu merupakan pekerjaan rumah seluruh bangsa Indonesia. Menurutnya, setidaknya ada tiga hal yang menjadi sorotan. Pertama, masalah pendapatan. Pendapatan buruh tergolong rendah, sehingga buruh banyak melakukan tuntutan melalui demo.
"Semoga Pemerintah menemukan solusi terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, tapi tetap tidak menghilangkan daya saing usaha," kata Mahyudin
Menurut Mahyudin, sangat penting menjaga keseimbangan antara meningkatkan kesejahteraan buruh dan menjaga iklim dunia usaha agar tetap berdaya saing.
Mahyudin menyebut persoalan kedua adalah kepastian ketersediaan lapangan kerja.
Mahyudin menjelaskan, gejolak dunia usaha ialah memberikan konsekuensi terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini juga menjadi “momok” bagi buruh terutama "outsourcing". Kemudian, persoalan ketiga ialah jaminan sosial dan jaminan hari tua.
“Ketiga hal tersebut harus menjadi perhatian seluruh bangsa Indonesia,” kata Mahyudin.
Di akhir seminar, Mahyudin menyampaikan harapan agar seminar tersebut dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi sebagai masukan kepada pemerintah. (ANT)
