Indeks Kerugian Negara

DPR mengingatkan kewenangan BPK sebagai lembaga audit negara diatur dalam UUD 1945 sementara pemerintah menyatakan sebagai mandat konstitusional.

MK tegaskan frasa kerugian negara dalam UU Administrasi Pemerintahan harus dimaknai kerugian keuangan negara demi sinkronisasi norma dan kepastian hukum.

Hari mengklaim aksi korporasi yang dilakukannya telah memberikan keuntungan kumulatif sebesar 97,6 juta dolar Amerika Serikat (AS).

Baleg akan rapat bersama Polri, Kejagung, KPK, MA, hingga para ahli untuk menindaklanjuti putusan MK terkait frasa kerugian negara tersebut.

Hal itu disampaikan Dedy Nurmawan saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook.

Auditor BPKP menjelaskan, untuk menjaga independensi selama proses audit, prinsip transparansi yang ketat telah diterapkan.

MK juga menegaskan, BPK memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum.

Hakim Mulyono mengatakan proses audit kerugian negara harus dilakukan dengan prosedur yang ketat, independensi tinggi dan waktu yang memadai.

Eks Menag Yaqut memberikan penjelasan tambahan terkait penghitungan keuangan negara dalam kasus korupsi kuota haji.

Angka kerugian negara tersebut masih berdasarkan penghitungan auditor internal Kejaksaan Agung.

Eks petinggi KPK itu, mengaku KPK pernah kecolongan dalam kasus korupsi solar home system. Saat itu, gagal membuktikan kerugian negara dari pihak swasta.

Keterangan detail dari Biro Travel haji dinilai penting, tidak hanya untuk kepentingan penyidikan KPK, tetapi juga perhitungan kerugian negara.

Pemulihan kerugian negara dari perkara korupsi yang ditangani Polri diklaim mencapai Rp2,3 triliun.

Tauhid Hamdi diperiksa KPK terkait dengan penghitungan kerugian negara dalam perkara korupsi haji.

Potensi kerugian itu terungkap dari hitungan International Monetary Fund (IMF) dan Federal Bureau of Investigation (FBI).

Presiden Prabowo mengatakan maraknya kasus judol bukan hanya di Indonesia, tapi menjadi tantangan seluruh negara di dunia.

Besaran kerugian tersebut dihitung dari selisih pencatatan impor pakaian bekas berkode HS 6309 yang mencapai 591 juta dolar AS.

Kepala BP BUMN bisa tidak dikenakan jeratan hukum saat BUMN merugi apabila memenuhi sejumlah syarat, salah satunya kerugian terjadi bukan karena kelalaian.

Kerugian ini bertambah sebab terdapat sejumlah infrastruktur dan dua Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang mengalami kerusakan serius.

Sebagai respons atas kerugian tersebut, Kementerian PU sudah menyiapkan anggaran darurat untuk mendukung perbaikan infrastruktur yang rusak.