Indeks Kemudahan Berbisnis

Bagaimana cara mengembangkan usaha dengan memperluas pemasaran untuk meningkatkan penjualan dalam berbisnis?

Pajak adalah salah satu isu utama yang menjadi pertimbangan investor sebelum menanamkan modalnya di suatu negara. Sayang, Indonesia punya catatan kurang menggembirakan soal itu. Bayar pajak di Indonesia menjadi yang paling memberatkan di ASEAN.

Peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business turun 1 peringkat menjadi 73 dari sebelumnya di 72 jelang berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi 2014-2019.

“Peringkat kita turun karena negara lain melakukan reformasinya lebih cepat dari kita di bidangnya masing-masing,” kata Darmin.

Isu tenaga kerja asing (TKA) mencuat setelah Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

Tenaga kerja asing dinilai masih dibutuhkan di Indonesia, karena SDM-nya belum mampu mandiri.

Jokowi memberikan waktu dua pekan bagi sejumlah kementerian untuk menyederhanakan regulasi soal perizinan tenaga kerja asing.

Peringkat indeks kemudahan berbisnis Indonesia versi Bank Dunia pada 2018 naik ke peringkat ke-72. Bagaimana dengan daerah?

Turunnya peringkat ini juga membuat DKI Jakarta tidak lagi berpotensi untuk menjadi tujuan utama calon investor.

Bank Dunia menilai perbaikan signifikan terhadap tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia selama ini belum berhasil mengerek nilai investasi asing di dalam negeri.

Pemda yang terbukti menghambat izin investasi akan menerima sanksi dari pemerintah pusat. Sanksi berupa pemangkasan nilai dana insentif dari pusat hingga pencabutan kewenangan memberi izin investasi.

Laporan terbaru rilisan Bank Dunia menempatkan tingkat kemudahan bisnis di Indonesia lebih baik dari Cina dan India. Indonesia kini menempati posisi ke-72 di dunia atau naik 19 peringkat dari sebelumnya.

Menko Perekonomian Darmin Nasution memaparkan hasil studi analisis Bank Dunia yang menunjukkan keberhasilan Indonesia memperbaiki tingkat kemudahan berusaha sehingga peringkatnya berhasil melesat 29 tingkat.

Peringkat kemudahan berbisnis Indonesia meningkat pesat. Indonesia juga masuk 10 top reformer. Sayangnya, kemudahan berbisnis itu tak lantas membuat pebisnis bisa melenggang mudah berusaha. Ada ganjalan masalah suku bunga kredit yang sampai kini tak kunjung turun.

Meningkatnya kinerja pemerintah untuk menggenjot tingkat kemudahan berusaha di Indonesia membuat Indonesia masuk dalam daftar 10 besar negara yang berhasil melakukan reformasi dalam bidang kemudahan berusaha.

Untuk mengejar target peringkat 40 dunia dalam kemudahan bisnis, Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk mempercepat dan melakukan efisiensi layanan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sehingga pengurusan berkas-berkas itu dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua hari.

Dengan adanya reaktivasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat untuk mengubah fokus kerjasama kedua negara ke arah pengembangkan sektor jasa dan ekonomi digital, mengikuti tren perdagangan dan ekonomi terkini.