Indeks Kemlu Ri

Kemlu menekankan kemampuan Indonesia merangkul semua pihak justru merupakan sebuah keunggulan diplomasi.

Pemerintah Indonesia juga menuntut pertanggungjawaban atas serangan yang menimpa pasukan perdamaian Indonesia (UNIFIL).

Evakuasi ini merupakan kelanjutan dari gelombang pertama dan kedua yang telah dilakukan pada Maret lalu.

Serangan besar-besaran Israel ke arah Beirut, Lebanon menewaskan sedikitnya 254 korban jiwa dan lebih dari 1.100 korban luka.

TNI AL dan Kemlu tengah mengidentifikasi drone kapal selam tersebut, termasuk benar tidaknya berasal dari Cina.

Indonesia mendesak agar PBB tidak berhenti pada laporan awal, melainkan menuntaskan proses hukum hingga ke tahap akhir.

Dari total 281 WNI yang menetap di Iran, 35 di antaranya merupakan pelaut yang bertugas di kapal-kapal di pesisir Iran.

Fokus utama Indonesia dalam menyikapi konflik di Timur Tengah adalah aspek kemanusiaan.

Kemlu dan KBRI Teheran terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kapal Pertamina melintasi Selat Hormuz dengan aman.

Nabyl mengatakan, langkah tindak lanjut telah dijalankan oleh pihak-pihak terkait pada aspek teknis dan operasional meski belum diketahui kapan keluarnya.

Insiden drone jatuh itu sempat mengganggu operasional penerbangan di Bandara Internasional Dubai.

Langkah ini diambil setelah mempertimbangkan perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang belum mereda.

Jemaah haji itu tertahan akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur penerbangan internasional.

Pemerintah Indonesia belum menyiapkan rencana evakuasi untuk keseluruhan WNI di Timur Tengah.

Selat Hormuz menjadi akses vital bagi jalur dagang dengan Timur Tengah, termasuk pelayaran tanker.

Hingga saat ini Indonesia terus mengedepankan upaya diplomasi mendorong semua pihak menghormati hukum internasional dan Piagam PBB.

Pemerintah meminta WNI yang menetap di Timur Tengah untuk terus mematuhi pedoman dari pihak berwenang di negara setempat.

Kemlu mencatat, sikap abstain tidak hanya diambil oleh Indonesia, tetapi juga oleh sekitar 50 negara anggota PBB.

Kemlu menekankan bahwa mandat dan batasan operasi pasukan Indonesia telah ditetapkan secara jelas melalui aturan khusus.

Mayoritas WNI yang sudah pulang dari Kamboja tidak terindikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).