Indeks Kementerian Pppa

Penahanan kiai yang jadi tersangka pencabulan dapat mencegah intimidasi terhadap puluhan santriwati yang menjadi korban.

Kasus kekerasan daycare picu keresahan orang tua. Biaya mahal, akses terbatas, regulasi lemah. Negara didorong hadir sediakan daycare layak dan terjangkau.

Harapan akan pulang ke rumah berubah menjadi duka mendalam. Mayoritas korban adalah perempuan.

Pemerintah tegaskan hak-hak dasar yang harus diperoleh PRT nantinya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU PRT.

Kebijakan perlindungan anak di ranah digital bukanlah upaya yang berdiri sendiri, melainkan kerja kolaboratif pemerintah dan masyarakat.

Kementerian PPPA mencatat 91 kasus jual-beli anak tersebut berawal dari peristiwa penculikan maupun perdagangan secara langsung.

Sistem perlindungan anak di tingkat lokal harus hadir secara nyata di lingkungan sekolah dan sosial, bukan sekadar menjadi dokumen administratif.

Kementerian PPPA memuji sikap Aurelie Moeremans yang berani menyuarakan kekerasan seksual dan child grooming yang pernah dialaminya.

Kasus penculikan anak yang berkaitan dengan TPPO makin sering teridentifikasi.

Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menilai langkah Godrej Indonesia menyediakan fasilitas daycare di kantor selaras dengan amanat UU KIA. 

Arifah menyampaikan kondisi ketiga korban sendiri berbeda-beda secara psikologis dan telah mendapatkan penanganan khusus.

Menteri PPPA juga mendorong agar hukuman kepada Priguna ditambah sepertiga karena dilakukan tenaga medis dalam kondisi relasi kuasa.

Arifah menyebut, salah satu rekomendasi mengurangi penggunaan gadget untuk anak lewat mengurangi pemberian tugas anak dari sekolah lewat gadget.

Kementerian PPPA memastikan kakak beradik yang menjadi korban dapat pelayanan terbaik serta dituntaskan kasusnya.

KPAI menyesalkan pihak Binus School Serpong tidak kooperatif dan tak terbuka saar diminta klarifikasi soal hak pendidikan anak pelaku perundungan.

Menurut Satriwan, sekolah seharusnya dapat membangun sinergi bersama masyarakat di lingkungan sekitar.

Diyah khawatir kasus yang tidak terekspos lebih banyak. Ia melihat kasus kekerasan terhadap anak belakangan ini hanya sebagai fenomena gunung es.

Kementerian PPPA meminta kepolisian untuk menindak praktik kawin paksa demi melindungi perempuan dan anak.

KemenPPPA menyayangkan terjadinya kasus seorang guru di Lamongan, Jawa Timur yang diduga membotaki kepala sejumlah siswi kelas IX.