Indeks Kementerian Pppa

KemenPPPA meminta panitia penyelenggara tidak mengirimkan perwakilan Indonesia ke Miss Universe Internasional.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA, Ratna Susianawati mengatakan pemerintah telah mengirimkan DIM RUU PPRT kepada DPR RI pada Mei 2023.

Kementerian PPPA menyebut, sebanyak 9,68 persen dari perempuan Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.

Kementerian PPPA menyebutkan pelaku perdagangan orang mulai menjerat korbannya dengan tawaran magang kerja, beasiswa, penjualan organ, hingga judi daring.

KemenPPPA mengawal proses hukum kasus pembakaran seorang ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) yang dilakukan oleh empat anak di Kabupaten Lebak, Banten.

KemenPPPA mendorong aparat penegak hukum dapat meningkatkan kompetensi jajarannya agar pelaksanaan UU TPKS dapat dilakukan dalam penyelesaian kasus.

KemenPPPA menyampaikan bayi positif sabu di Samarinda, Kalimantan Timur, masuk dalam kategori dari 15 anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK).

KemenPPPA menginisiasi 138 desa menjadi model pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

KemenPPPA menyampaikan kondisi anak berusia 15 tahun korban pemerkosaan oleh 11 pria di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mengalami gangguan reproduksi.

Pelaku memakai modus dengan janji masuk surga melalui “pengajian seks”

Batik bukan hanya sarana penggerak ekonomi perempuan, namun juga menjadi simbol atas pergerakan perempuan.

Data WVI, pada 2023 telah terjadi 37 kasus kekerasan seksual dari 62 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan.

Beberapa di antaranya adalah RPP Dana Bantuan Korban TPKS hingga RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban TPKS.

Menurut KPPPA, nak perempuan penyandang disabilitas rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi, serta pemulihan psikisnya butuh penanganan secara khusus.

Kementerian PPPA mendorong PP 19/2023 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) PP TPPO Tahun 2020–2024 untuk penanganan TPPO.

Tim KemenPPPA belum dapat melakukan penjangkauan dan penanganan lantaran keluarga korban masih berduka.

Menteri PPPA menegaskan pelaku layak dihukum seberat-beratnya dan mendapat hukuman maksimal.

Stigmatisasi pada ADHA memiliki dampak besar pada kehidupan anak seperti dampak kekerasan dan pengucilan.

Krisis identitas pada remaja disebut sebagai salah satu faktor internal penyebab terjadinya tawuran.

Perempuan dan anak perempuan masih mengalami diskriminasi, stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi dan bahkan kekerasan.