Indeks Kementerian Komunikasi Dan Informatika

Badan siber dan Sandi Negara akan berfokus pada serangan siber dan peretasan.

Kepolisian ikut menyelidiki kasus pornografi pada keberadaan konten GIF bermuatan materi asusila di WhatsApp dengan berkoordinasi bersama Kementerian Kominfo.

Kominfo telah menggelar lelang pengadaan mesin sensor yang diklaim mampu memblokir situs porno. Pemenang lelang pengadaan mesin adalah PT Inti dengan nilai Rp198 miliar.

Kementerian Kominfo mendukung dan mengapresiasi gerakan “Bijak Bermedsos" yang digulirkan oleh para pegiat media sosial dan komunitas.

Kementerian Komunikasi dan Informatika berjanji akan membuat regulasi yang relatif lebih longgar dan suportif terhadap industri teknologi di tanah air. Hal ini dilakukan agar dapat mendorong berkembangnya industri start-up di tanah air yang diharapkan mampu memberikan inovasi yang berguna bagi masyarakat.

Sebuah tim yang melibatkan Kemenkominfo dan Kemendikbud akan dibentuk untuk menentukan kadar bahaya game-game online yang beredar.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan bahwa saat ini terdapat sekitar 115 ribu petani yang terhubung dan memanfaatkan aplikasi android "Petani," sebuah aplikasi yang memberikan layanan informasi tempat penjualan alat-alat pertanian, pelatihan pertanian, serta forum dalan jaringan (daring) dengan sesama petani di seluruh Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan lima aplikasi berbasis teknologi selular dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan memangkas rantai distribusi hasil produksi dari petani ke konsumen.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan bahwa Kementerian menargetkan setiap tahun Indonesia dapat mencetak 200 pengusaha di bidang teknologi, atau sering disebut dengan istilah technopreneurs, untuk dapat mendukung industri e-commerce yang saat ini terus tumbuh pesat.

Ketua Pustaka, Informasi dan Komunikasi Pengurus Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad mengatakan, izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) 10 stasiun televisi perlu dikoreksi. Pasalnya, selama ini kerap menyuguhkan tontonan yang tidak mencerdaskan bangsa, seperti kekerasan, gosip dan acara yang tidak bermutu lainnya.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mencermati pasal karet pencemaran nama baik dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena sudah memakan banyak korban.