Indeks Kementerian Keuangan

Total 28 perusahaan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemungut pajak digital.

Angka itu naik dari target rasio utang pemerintah sesuai Perpres 72/2020 yakni 37,6 persen PDB.

Kenaikan rasio utang terhadap PDB ini naik diakibatkan pengaruh suku bunga dan nilai tukar.

Sri Mulyani mengatakan memulihkan konsumsi rumah tangga dari minus 5,51 persen di Q2 menjadi positif di Q3 2020 cukup menantang.

Kemenkeu menyatakan saat ini asuransi gedung pemerintahan baru mencangkup gedung milik Kemenkeu, sisanya sama sekali belum termasuk Kejagung.

DPR minta kenaikan anggaran ketika kinerja mereka buruk. Misalnya, karena terus menggodok peraturan yang bertentangan dengan aspirasi publik.

Kementerian Keuangan memperkirakan rasio utang Indonesia melonjak 37,6% pada 2020.

Kementerian/lembaga belum siap membuat rencana mengenai realisasi anggaran pemulihan ekonomi.

Program bansos kali ini akan menggunakan anggaran cadangan senilai Rp25 triliun dari anggaran perlindungan sosial senilai Rp203,91 triliun dalam belanja penanganan COVID-19.

Kementerian Keuangan telah membuat skenario anjloknya pertumbuhan ekonomi kuartal II atau Q2 2020.

Pemerintah mencatat sampai semester I 2020 realisasi pembiayaan utang sudah mencapai Rp421,5 triliun atau 34,53 persen.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bilang modal BI cukup besar sehingga posisinya masih bisa menanggung tambahan beban dari pemerintah.

Kemenkeu mencatat 21 Ribu tenaga kesehatan sudah terima insentif.

Penerimaan perpajakan tahun ini diperkirakan turun lebih dalam dari perkiraan awal.

Sri Mulyani menyatakan Bappenas dan Kemenkeu tidak akan memberi izin bagi K/L melakukan belanja barang yang akan diserahkan ke daerah tanpa tanda tangan pemda.

Sejumlah perusahaan yang akan dipungut pajak ini mulai dari Netflix, Zoom, Spotify, dan lain-lain.

Garuda Indonesia mendapatkan dana talangan khusus dari Kementerian Keuangan senilai Rp8,5 triliun. Anggaran akan digunakan untuk modal kerja dan rencana-rencana efisiensi.

Sektor perdagangan dan pabrik akan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa kembali pada tahap normal.

Kemenkeu belum menerima data tenaga kesehatan daerah dalam penanganan COVID-19 sehingga belum bisa mencairkan insentif melalui pemerintah daerah.

Kemenkeu menilai pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan membuat BPJS Kesehatan dalam jalur defisit dengan nilai diperkirakan mencapai Rp6,9 triliun pada 2020.