Indeks Kementerian Keuangan

Perubahan besaran PPN DTP setiap enam bulan sekali ini membingungkan pengembang dalam menjual pasokan rumah yang telah mereka bagun.

Dengan mengelola dividen sendiri, Danantara dapat menggelontorkan investasi ke berbagai sektor industri.

Berbagai pekerjaan rumah menanti Letjen Djaka yang dipilih Presiden memimpin DJBC. Masalah fiskal dan kompleksitas teknokratis jadi tantangan utama.

Kementerian Keuangan tak lagi menerima dividen dari BUMN sebagai PNBP.

Sampai saat ini perbaikan atas masalah-masalah yang terjadi pada sistem Coretax masih terus dilakukan DJP.

DJP menegaskan akan konsisten mensosialisasikan pemadanan data dan perbaikan sistem coretax ke wajib pajak.

Kementerian Keuangan memastikan telah mengalokasikan anggaran belanja BBM untuk TNI Angkatan Laut melalui DIPA Kementerian Pertahanan.

Sejumlah instansi seperti Kemenpan RB, Kemenkeu, dan Taspen telah membantah klaim tersebut.

DJP Kemenkeu menyampaikan per Selasa (1/4/2025) pukul 00.01 WIB, sebanyak 12,34 juta wajib pajak (WP) telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh.

Sri Mulyani sendiri telah memastikan tak akan mundur dari Kabinet Merah Putih.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan pencairan program anggaran MBG telah mencapai Rp710,5 miliar per 12 Maret 2025.

Kemenkeu hanya menjelaskan perihal Coretax secara umum dalam buku APBN KiTa edisi Februari 2025.

Kemenkeu menyebut, angka Rp86,85 triliun per 31 Desember 2024 merupakan angka terendah sejak tahun 2021 atau 4 tahun terakhir.

Kemenkeu mencatat, program makan bergizi gratis telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang.

Danantara hanya mengelola dividen BUMN dan menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen.

Belum terlaksananya publikasi bulanan APBN Kita ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan investor.

Thomas mengatakan, pemerintah mengantisipasi penurunan kelas menengah karena pertumbuhan ekonomi ditopang kelompok tersebut.

97.735 dosen dalam 4 kategori akan tetap menerima tukin meski terjadi efisiensi anggaran, tetapi masih menunggu proses finalisasi regulasi.

Pembatalan beasiswa ini dinilai dapat menghambat upaya Kementerian Keuangan dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas.

DJBC mencatat, jutaan batang rokok tersebut berasal dari penindakan di 157 kasus dengan total nilai barang Rp9,6 miliar selama Oktober-November 2024.