Indeks Kementerian Keuangan

Pendanaan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur juga bersumber dari APBN hingga swasta.

Pajak penghasilan (PPh) orang pribadi sebesar 5 persen berlaku untuk masyarakat berpenghasilan Rp0 hingga Rp60 juta.

Perusahaan batu bara wajib mengikuti aturan pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

Dibanding saat muncul varian Delta, sektor industri Indonesia tetap bertahan di level ekspansif meski merebak Omicron.

Penambahan fungsi NIK menjadi NPWP tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 

Dana yang diperoleh dari surat utang ini akan dipakai untuk mendanai proyek-proyek di Indonesia dengan kriteria Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).

Anggaran belanja pada RAPBN 2022 naik sebesar Rp5 triliun menjadi total Rp1.943 triliun.

Satuan Tugas BLBI mulai menyita aset dari obligor BLBI yang menunggak utang ke pemerintah Indonesia totalnya mencapai Rp110,45 triliun.

Anggaran kesehatan secara nasional pada 2022 lebih kecil dari tahun 2021. 

Insentif PPN sewa toko akan diberikan selama tiga bulan, sejak Agustus hingga Oktober 2021.

ASN Kemenkeu tetap menerima THR tanpa tunjangan kinerja (tukin) sebagaimana ASN kementerian/lembaga lain.

Anggaran pembangunan ibu kota baru berasal dari pos dana kementerian dan lembaga.

Angka tersebut mencapai 19,2 persen dari pagu yang totalnya mencapai Rp699 triliun.

KPK juga memanggil Kepala Biro Administrasi Keuangan PT Bank Panin Indonesia Tbk, Marlina Gunawan dalam kasus yang sama.

Pencabutan kompensasi PLN berimbas pada tarif listrik akan mengikuti gejolak nilai tukar dan harga komoditas batu bara.

Posisi utang luar negeri pemerintah RI dinilai cukup aman karena 99,9 persen jatuh tempo pembayaran jangka panjang.

Penggeledahan terkait kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Total tunggakan insentif tenaga kesehatan selama 2020 mencapai Rp3,39 triliun.

Korupsi pajak terus berulang. Aktivis antikorupsi menilai Kemenkeu perlu berbuat lebih banyak.

Menurut Alex, biasanya modus suap di Ditjen Pajak berkaitan dengan upaya Wajib Pajak membayar pajak lebih rendah dari seharusnya.