Indeks Kementerian Keuangan

Jawa menjadi daerah dengan Pemda yang paling banyak membiarkan transfer ke daerah mengendap di bank.

Kemenkeu akan mengoptimalkan berbagai instrumen yang sudah ada untuk mengerek penerimaan pajak di tahun depan.

Kemenkeu pastikan skema pungutan PPh Badan tidak berubah.

Realisasi PPN dan PPnBM yang terkoreksi, dan bahkan masih jauh dari target, menjadi salah satu alasan pemerintah untuk meluncurkan program 8+4.

Pemerintah akan menyalurkan dana dari BI kebank Himbara sebesar Rp200 triliun mulai Jumat (12/9/2025). Berikut ini daftar bank tersebut.

Rerata pertumbuhan 5 persen, buat Indonesia menerima kutukan sebagai negara yang terjebak dalam pendapatan menengah (middle income trap).

Dari realokasi anggaran tanpa RAPBN hingga dua jilid tax amnesty. Ini tiga kebijakan kontroversial Sri Mulyani saat jabat Menkeu.

Dari sisi kebijakan fiskal, Kemenkeu akan mempercepat realisasi belanja pemerintah agar uang yang dipindahkan dari BI ke perbankan bisa terserap.

Burden sharing dibayangi risiko memburuknya persepsi investor terhadap independensi BI, yang bisa berujung arus keluar modal asing dari pasar domestik.

Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyampaikan permohonan maaf sekaligus terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenkeu.

Menurut Purbaya, kebijakan fiskal strategis membutuhkan keterbukaan terhadap perspektif eksternal, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sri Mulyani meminta maaf atas segala kekurangan, sekaligus berpesan kepada jajaran Kemenkeu untuk tetap menjaga integritas dan profesionalisme.

Purbaya menekankan bahwa strategi percepatan ekonomi akan difokuskan pada optimalisasi pengelolaan anggaran.

Reshuffle dilakukan atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Presiden.

Kesepakatan ini mulai berlaku tahun 2025 hingga berakhirnya program tiga juta rumah rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Kebijakan ekspansi moneter ini akan dilakukan melalui skema pembagian beban bunga SBN dengan Kementerian Keuangan demi menekan beban fiskal pemerintah.

Kemenkeu tegaskan SAL akan tetap dikelola secara efisien dan optimal guna memperkuat fungsi stabilisasi fiskal.

Sri Mulyani bakal lebih menyasar reformasi internal, seperti pemanfaatan Coretax dan sinergi pertukaran data kementerian/lembaga (K/L).

Beda cara penghitungan disebut membuat rasio pajak Indonesia nampak lebih rendah dari banyak negara di dunia lainnya.

Yang pertama, perbaikan sistem pajak dengan memberikan kompensasi otomatis. Kedua, penundaan Payment ID hingga infrastruktur keamanan data benar-benar siap.