Indeks Kementerian Keuangan

Beban dana pensiun PNS daerah telah menyentuh angka Rp976 triliun menjadi sorotan BPK.

Pemerintah dan DPR juga sepakat untuk melakukan intensifikasi terhadap cukai hasil tembakau (CHT).

Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa, serta penerbitan surat utang global (gloal bond) pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut sudah setujui anggaran subsidi.

Kewajiban ini terdiri dari utang jangka pendek seperti utang subsidi hingga transfer ke daerah, serta utang jangka panjang mulai dari pinjaman hingga SBN.

Rencana pungut PPh pedagang online lewat e-commerce masih menuai protes, meski berpotensi tambah penerimaan dan ciptakan pajak yang setara.

Pemerintah diminta menggencarkan sosialisasi yang luas dan komprehensif kepada masyarakat.

DJP Kemenkeu sebut prinsip utama pajak e-commerce adalah menciptakan perlakuan yang adil antara pelaku usaha UMKM online dan offline.

Penundaan cukai MBDK dinilai mengabaikan dampak kesehatan masyarakat dan hilangkan potensi pendapatan negara.

Perubahan besaran PPN DTP setiap enam bulan sekali ini membingungkan pengembang dalam menjual pasokan rumah yang telah mereka bagun.

Dengan mengelola dividen sendiri, Danantara dapat menggelontorkan investasi ke berbagai sektor industri.

Berbagai pekerjaan rumah menanti Letjen Djaka yang dipilih Presiden memimpin DJBC. Masalah fiskal dan kompleksitas teknokratis jadi tantangan utama.

Kementerian Keuangan tak lagi menerima dividen dari BUMN sebagai PNBP.

Sampai saat ini perbaikan atas masalah-masalah yang terjadi pada sistem Coretax masih terus dilakukan DJP.

DJP menegaskan akan konsisten mensosialisasikan pemadanan data dan perbaikan sistem coretax ke wajib pajak.

Kementerian Keuangan memastikan telah mengalokasikan anggaran belanja BBM untuk TNI Angkatan Laut melalui DIPA Kementerian Pertahanan.

Sejumlah instansi seperti Kemenpan RB, Kemenkeu, dan Taspen telah membantah klaim tersebut.

DJP Kemenkeu menyampaikan per Selasa (1/4/2025) pukul 00.01 WIB, sebanyak 12,34 juta wajib pajak (WP) telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh.

Sri Mulyani sendiri telah memastikan tak akan mundur dari Kabinet Merah Putih.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan pencairan program anggaran MBG telah mencapai Rp710,5 miliar per 12 Maret 2025.