Indeks Kementerian Keuangan

Sri Mulyani meminta maaf atas segala kekurangan, sekaligus berpesan kepada jajaran Kemenkeu untuk tetap menjaga integritas dan profesionalisme.

Purbaya menekankan bahwa strategi percepatan ekonomi akan difokuskan pada optimalisasi pengelolaan anggaran.

Reshuffle dilakukan atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Presiden.

Kesepakatan ini mulai berlaku tahun 2025 hingga berakhirnya program tiga juta rumah rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Kebijakan ekspansi moneter ini akan dilakukan melalui skema pembagian beban bunga SBN dengan Kementerian Keuangan demi menekan beban fiskal pemerintah.

Kemenkeu tegaskan SAL akan tetap dikelola secara efisien dan optimal guna memperkuat fungsi stabilisasi fiskal.

Sri Mulyani bakal lebih menyasar reformasi internal, seperti pemanfaatan Coretax dan sinergi pertukaran data kementerian/lembaga (K/L).

Beda cara penghitungan disebut membuat rasio pajak Indonesia nampak lebih rendah dari banyak negara di dunia lainnya.

Yang pertama, perbaikan sistem pajak dengan memberikan kompensasi otomatis. Kedua, penundaan Payment ID hingga infrastruktur keamanan data benar-benar siap.

Saat ini, total dana abadi pendidikan sebesar Rp154,11 triliun itu. Jumlah tersebut meningkat signifikan sejak dicanangkan pada 2009.

Analis Kebijakan DJSEF Kemenkeu sebut insentif motor listri berpotensi ditunda dari target semula di Agustus 2025.

Skema KUR tersebut telah dimatangkan melalui rapat lintas instansi dan kementerian.

Penerimaan dari pajak kripto pun terus mengalami peningkatan usai terbitnya PMK terkait PPN dan PPh Pasal 22 Final atas transaksi kripto.

Realisasi stimulus ini diharapkan akan terus meningkat sehingga dapat mendorong daya beli dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

DJP menduga isu ini muncul karena adanya kesalahpahaman terhadap prinsip perpajakan yang berlaku secara umum, khususnya yang terkait dengan PPh.

Sri Mulyani tegaskan efisiensi ini dilakukan untuk memberikan contoh kepada kementerian/lembaga (K/L) yang diawasi oleh seluruh komisi yang ada di DPR.

Direktorat Jenderal Pajak masih perlu bertemu para pemilik platform lokapasar untuk memastikan kesiapan mereka.

Piagam diberikan untuk memberikan kepastian terhadap apa saja kewajiban yang harus dijalankan masyarakat serta memberikan kepastian hukum ke wajib pajak.

DJP juga tengah meninjau ulang kebijakan perpajakan yang tumpang tindih serta memperkuat mekanisme pemungutan pajak di sistem administrasi perpajakan.

Kementerian Keuangan meminta tambahan anggaran dalam pagu 2026 sebesar Rp4,88 triliun sebagai konsekuensi pembentukan tiga lembaga baru tersebut.