Indeks Kementerian Keuangan

Melalui proses ini, struktur BEI akan berubah dari yang sebelumnya dimiliki oleh anggota bursa (AB) menjadi perseroan.

Situs web DJBC yang telah dirombak total kini menampilkan antarmuka yang lebih modern, ringan, dan responsif.

Untuk memastikan ketahanan pangan nasional, pemerintah meningkatkan anggaran pangan dalam APBN 2025 sebesar 26,6 persen menjadi Rp144,6 triliun.

Kemenkeu akui realisasi anggaran ketahanan pangan ini masih cukup rendah.

Purbaya mengaku dapat menyisihkan sekitar Rp60 triliun usai menyisir anggaran non-prioritas di 2026.

Insentif fiskal ini baru bisa diberikan Purbaya dalam waktu 2-3 tahun ke depan.

Djaka tegaskan pemecatanan akan dilakukan melalui proses yang berlaku, mulai dari tahapan kepatuhan internal di DJBC hingga Inspektorat Jenderal.

Djaka memastikan bahwa lembaganya terus berbenah diri dan menghilangkan image negatif yang selama ini melekat.

Skema final restrukturisasi utang Whoosh akan disodorkan Danantara kepada China Development Bank.

Secara keseluruhan tax gap Indonesia merujuk pada laporan Bank Dunia mencapai 6,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Laporan keuangan yang terstandardisasi diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan fiskal dan ekonomi yang berbasis data aktual.

Sampai saat ini sudah ada sebanyak 15.369 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang beroperasi.

Saat ini proses pembuatan Rancangan Peraturan Kementerian Keuangan soal tarif tersebut sudah masuk pada tahap akhir.

Kebutuhan terhadap CPNS Kemenkeu 2026 tertera di target pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025. Lalu, kapan lowongan CPNS Kemenkau diumumkan?

Di era pemerintahan sebumnya monitoring penyerapan anggaran maupun realisasi belanja K/L memang tak dilakukan Kementerian Keuangan.

Pada tahun ini Kementerian Keuangan sudah membuka 1.113 lowongan CPNS untuk masyarakat lulusan perguruan tinggi di luar STAN.

Diskon Nataru ini sudah berlaku untuk berbagai moda transportasi di tanggal-tanggal tertentu.

Purbaya menekankan bahwa persoalan data adalah hal yang paling penting ketika dirinya aatau Kementerian Keuangan bicara tentang dana di daerah.

Pinjaman ini bertujuan agar pemerintah daerah memiliki alternatif pendanaan.

Menurut Purbaya, burden sharing pemerintah dan BI memiliki risiko terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang.