Indeks Kementerian Haji

Pelatihan bahasa bagi PPIH bertujuan untuk memudahkan komunikasi di Arab Saudi.

PPIH akan mendapat penugasan kembali di tahun depan tanpa perlu ikut seleksi, jika dinilai memiliki kinerja yang baik.

Pembangunan Kampung Haji secara keseluruhan juga masih membutuhkan waktu lebih panjang karena mencakup proses perencanaan hingga pembangunan fisik.

Keterlibatan TNI dan Polri dinilai penting karena tugas petugas haji membutuhkan kekuatan fisik, terlebih saat periode haji memasuki musim panas.

Baju tersebut dikenakan atas kesepakatan dengan Wamenhaj melalui pesan singkat sebelumnya.

Menhaj mengingatkan petugas haji harus mengutamakan pelayanan jemaah dibanding ibadah pribadi selama bertugas di Tanah Suci.

Diklat PPIH 2026 digelar Kemenhaj di Jakarta dengan fokus fisik, mental, profesionalisme, dan integritas petugas haji Arab Saudi.

Menhaj mengatakan, jemaah bisa dipulangkan oleh pemerintah Saudi jika diketahui kesehatannya kurang memadai untuk menjalankan ibadah haji.

Gus Irfan menyatakan Kampung Haji ditargetkan beroperasi pada tahun 2028 dan berada di bawah kewenangan penuh Danantara.

Pembekalan pada petugas haji merespons berbagai kritik publik terkait kualitas pelayanan jemaah.

Yogyakarta akan jadi percontohan untuk penyesuaian layanan ibadah haji tanpa asrama haji di setiap embarkasi.

Tingkat pelunasan jemaah haji reguler mencapai 95,72 persen, sementara jemaah haji khusus sebesar 96,5 persen.

Training of Trainers (TOT) Fasilitator Diklat PPIH Pusat dan PPIH Embarkasi berlangsung pada 5-8 Januari 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

Kemenhaj siapkan Diklat semi-militer bagi calon petugas haji 2026 di barak untuk memperkuat disiplin, fisik, mental, dan pelayanan jemaah.

Sekitar 20 ribu calon jemaah dari Aceh, Sumut, dan Sumbar terancam batal haji akibat terlambat pelunasan biaya.

Wakil Menteri Haji dan Umrah meminta jajarannya bekerja sungguh-sungguh menunaikan segala tugas dan tanggung jawab.

Irfan juga menyilakan jemaah haji yang ingin membayar dam di Arab Saudi dengan melakukannya lewat lembaga resmi Arab Saudi bernama Adahi.

Gus Irfan memastikan, penentuan besaran kuota haji per provinsi akan sesuai undang-undang yang berlaku saat menanggapi perbedaan kuota Jabar dan Jateng.

Irfan menilai, setiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi kelancaran dalam ibadah haji pada tahun-tahun mendatang sehingga para pejabat harus gesit.

Irfan pun meminta agar setiap pelanggaran yang ditemukan dilaporkan kepada penegak hukum, apalagi pelanggaran itu memiliki bukti yang kuat.