Indeks Kementerian Haji

Pertemuan membahas terkait layanan embarkasi, asrama haji, istitha'ah kesehatan, layanan fast track dalam pelaksanaan haji 2026.

Irfan pun menyebut Kementerian Haji dan Umrah RI menerima komplain pemilik travel atau PPIU yang menyebut bahwa pemerintah tak melindungi keberadaan travel.

Kemenhaj akan berkoordinasi aktif dengan pemerintah Arab Saudi agar hak jemaah tetap terlindungi, termasuk mencegah jemaah tersandung kasus overstay.

DPR RI dan pemerintah menyepakati bahwa BPIH 2026 turun Rp2 juta dibandingkan BPIH tahun 2025 sebesar Rp89.410.258,79

Setelah Jatim, kuota terbanyak kedua dan ketiga diberikan kepada Jateng, dan Jabar sementara tersedikit diberikan pada Papua Barat

Salah satu opsi adalah melakukan penyewaan pesawat secara multi-years selama 3 tahun ke depan dalam rangka menjamin ketersediaan pesawat haji.

Dahnil hanya mengatakan yang terpenting adalah berpakaian dengan pantas dan sopan, selayaknya berbusana untuk kepentingan keagamaan.

Kebijakan umrah mandiri jadi titik balik, negara perlahan melepaskan kendali sekaligus beradaptasi dengan Saudi yang semakin digital dan berorientasi pasar.

Dahnil mengatakan, upaya penambahan embarkasi di DIY juga merupakan wujud semangat desentralisasi layanan ibadah haji.

Skema umrah mandiri dan umrah reguler melalui PPIU, memiliki segmen dan karakter jemaah yang berbeda.

Umrah mandiri dalam UU PIHU, khususnya di Pasal 86 ayat (1) huruf b, menimbulkan kegelisahan di kalangan penyelenggara resmi umrah-haji di Indonesia.

Ia menegaskan skema umrah mandiri bersifat personal dan tidak dapat digunakan untuk menghimpun atau memberangkatkan jamaah secara kolektif.

Nama-nama calon pegawai dan pejabat Kemenhaj kebanyakan berasal dari Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag.

DPR RI menetapkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR RI.

Gus Irfan menekankan, dengan ditetapkannya keputusan terkait BPIH, maka calon jemaah haji akan lebih cepat memproses pelunasan.

Dahnil mengatakan, Kemenhaj meminta dukungan Kejagung untuk memastikan aparatur haji yang bergabung memiliki integritas dan rekam jejak yang baik.

Dahnil mengatakan, kebijakan hanya 2 syarikah diambil dengan tujuan agar penyelenggaraan haji berlangsung bersih dan terbebas dari praktik korupsi.

Para petugas haji yang terpilih wajib mengikuti pelatihan di barak selama satu bulan sebelum berangkat ke Tanah Suci.

Selly mengingatkan bahwa tenggat waktu pembentukan struktur Kementerian Haji dan Umrah harus rampung pekan ini sebagaimana amanat undang-undang.

Kementerian Haji dan Umrah resmi gantikan BP Haji. Tantangan awalnya: transisi birokrasi serta penguatan kompetensi dan integritas SDM.