Menkeu Sri Mulyani Indrawati memprediksi tekanan eksternal kuartal II 2019 akan semakin berat dan bisa membuat sejumlah target Pemerintah dalam APBN 2019 meleset.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa sejumlah tantangan dari sisi domestik dan global masih membayangi stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini.
Kemenkeu menjelaskan alasan tidak menyetujui pemberian asuransi bagi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KKPS) pada Pemilu 2019 karena tidak ada regulasi yang jadi alas hukum penganggaran tersebut.
Direktur Center of Indonesia Taxation Analisis, Yustinus Prastowo, jika dilihat secara sektoral, harga komoditas serta pengurangan impor turut mempengaruhi kinerja pendapatan pajak.
KPU menyatakan sudah sejak lama mengusulkan anggaran untuk asuransi bagi para petugas pelaksana Pemilu 2019. Namun, usulan itu tidak kunjung diproses Kemenkeu.
Pemerintah diminta memisahkan Ditjen Pajak (DJP) dari Kemenkeu agar institusi itu menjadi lembaga mandiri yang memiliki kewenangan dan otoritas lebih luas.