tirto.id - Indonesia nyaris masuk jurang kebangkrutan pada medio 1965. Indonesia dibelit utang hingga 2,4 miliar dolar akibat pembangunan secara jor-joran demi memuluskan politik mercusuar Sukarno. Gara-gara perencanaan keuangan negara yang buruk, Indonesia dihadapkan pada defisit kembar: defisit APBN dan defisit neraca perdagangan.
Kala itu, APBN RI mengalami defisit hingga Rp1,565 triliun. Pendapatan negara hanya Rp960,8 miliar, tapi pengeluaran mencapai Rp2,526 triliun (Van Zanden & Marks, 2012).
Buruknya lagi, defisit itu ditutup dengan pencetakan uang sehingga jumlah uang beredar meningkat lebih dari tiga kali lipat. Kebijakan itu membawa Indonesia ke jurang hiperinflasi hingga 650 persen yang menghancurkan daya beli masyarakat. Pada saat yang sama, terjadi defisit neraca pembayaran hingga 157 juta dolar AS (Subroto, 1966).
Ketika Sukarno lengser pada 1967, Soeharto dihadapkan pada tugas sulit membereskan masalah ekonomi itu. Karenanya, Soeharto memerlukan ekonom yang mumpuni untuk mengisi pos menteri keuangan.
“[Saat itu] Dikehendaki leadership finance yang kuat, yang berani berkata ‘tidak’,” kata Emil Salim, seperti dikutip situs Kemenkeu.
Pilihan Soeharto jatuh ke Ali Wardhana yang saat itu baru berusia 39 tahun. Dia merupakan Dekan Fakultas Ekonomi UI sejak tahun 1967. Mari Elka Pangestu dalam bunga rampai A Tribute to Ali Wardhana, Indonesia’s Longest Serving Finance Minister: from His Writings and His Colleagues (2015) menyebut Ali Wardhana mulanya tidak langsung setuju atas penunjukan itu. Dia belum pernah jadi menteri dan karena itu merasa belum mampu. Tapi, Soeharto berkukuh.
“Pak Harto melihat ke arah saya dan mengatakan, ‘Apa kamu pikir saya ingin jadi Presiden? Saya tidak pernah menjadi Presiden. Kamu tidak pernah menjadi Menteri Keuangan. Jadi jangan khawatir, kita akan belajar bersama-sama’,” tulis Menteri Perdagangan RI periode 2004-2011 yang kini menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia menyitir cerita Ali Wardhana.
Renegosiasi Utang dan Hiperinflasi
Sosok Ali Wardhana memang sesuai dengan gambaran Emil Salim. Dia mampu berkata “tidak” untuk menolak pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu—sesuatu sulit terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin. Defisit APBN yang begitu lebar karena pemborosan anggaran harus diatasi jika Indonesia ingin sehat perekonomiannya.
Maka Ali Wardhana mengatur APBN seefisien mungkin. Belanja-belanja yang tidak penting disetop. Dia kemudian menutup defisit dengan pinjaman yang sangat lunak dari negara-negara Barat yang tergabung dalam Official Development Aid (ODA). Negara-negara donor itu juga memberikan technical assistance yang sangat berguna di masa-masa Indonesia masih kekurangan tenaga ahli.
Ali Wardhana juga melakukan restrukturisasi atas utang-utang yang jatuh tempo dan mengganggu cashflow Indonesia. Bersama dengan Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana melakukan negosiasi utang dengan Paris Club.
“Pak Widjojo dan pak Ali Wardhana itu legendaris sekali dalam renegosiasi utang,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam wawancara untuk biografi Ali Wardhana, seperti dikutip laman Kemenkeu.
Indonesia akhirnya berhasil mendapatkan penundaan pembayaran utang hingga 40 tahun dengan bunga nol persen. Itu artinya, Indonesia punya waktu 40 tahun untuk bernapas dan memperbaiki kondisi hingga perlahan bisa menyelesaikan pembayaran utang luar negerinya.
Selain itu, Ali Wardhana juga berperan penting dalam upaya pengendalian inflasi. Untuk itu, dia menerapkan disiplin anggaran dan disiplin moneter. Ali Wardhana berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menghentikan pencetakan uang yang selama itu masih dijalankan untuk menutup defisit anggaran.
Berkat kebijakan itu, derajat inflasi berhasil dikendalikan dan perlahan ditekan hingga menjadi “hanya” 10% pada 1969. Setelah inflasi terkendali, Ali Wardhana dan beberapa teknokrat Orde Baru mengumumkan rencana Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yang pertama. Inilah yang kemudian menjadi landasan bagi rencana-rencana pembangunan Orde Baru selanjutnya.
Menghindari Dutch Disease & Reformasi Perpajakan
Dekade 1970-an merupakan masa emas perekonomian Indonesia. Booming minyak membuat penerimaan negara naik berlipat-lipat. Ali Wardhana berperan besar karena menghindarkan Indonesia dari Dutch Disease.
Istilah yang diperkenalkan oleh The Economist pada 1977 itu menggambarkan kondisi melemahnya suatu sektor industri akibat naiknya sektor lain. Semula istilah ini merujuk pada pelemahan sektor manufaktur Belanda setelah ditemukannya cadangan gas di Groningen.
Ali Wardhana tidak tergoda menggunakan keuntungan minyak Indonesia untuk menggeber pembangunan secara berlebihan. Dia menyadari bahwa booming minyak ini tidak akan berlangsung selamanya. Karenanya, dia mengelola booming minyak Indonesia seefektif mungkin untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dia bahkan memikirkan sumber pemasukan lain yang dianggap lebih berkesinambungan: pajak.
“Marzuki, kita tidak bisa bergantung pada pendapatan minyak,” kata Ali Wardhana kepada salah satu direktur di Kementerian Keuangan Marzuki Usman sekira 1978. “Meski kita sekarang menikmati boom minyak, kita tidak dapat mengontrol harga dan kita hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang cadangan minyak.”
Marzuki Usman yang pada periode 1998-1999 menjabat Menteri Pariwisata itu lalu diminta mengontak Prof. Gillis, pimpinan proyek Harvard Institute for International Development (HIID) di Indonesia. Prof. Gillis diminta kesediaanya membantu mengembangkan rencana reformasi perpajakan di Indonesia. Ali Wardhana juga meminta Marzuki Usman membentuk Steering Committee untuk merancang kebijakan reformasi perpajakan.
Proses reformasi perpajakan itu membutuhkan waktu beberapa tahun hingga akhirnya terealisasi. Pada 1983, Undang-undang Perpajakan akhirnya ditandatangani oleh DPR.
Setahun kemudian, sesuai perkiraan Ali Wardhana, booming minyak mulai menunjukkan tanda berakhir. Pendapatan minyak Indonesia terpangkas habis-habisan. Meski penerimaan negara dari minyak berkurang, keuangan negara sedikit terselamatkan oleh penerimaan pajak yang meningkat setelah implementasi UU Perpajakan. Seiring berjalannya waktu, pajak kemudian menjadi tumpuan bagi perekonomian Indonesia.
“Pak Ali membangun pondasi-pondasi ekonomi dengan prinsip pengelolaan ekonomi yang bisa dikatakan prudent, dalam hal in fokus pada hal yang fundamental,” kata Sri Mulyani.
Panutan Setiap Menkeu
Ali Wardhana lahir pada 6 Mei 1928. Dia menyelesaikan studi sarjananya di Fakultas Ekonomi UI pada 1958. Ketertarikannya pada bidang ekonomi pembangunan menguat saat dia melakukan riset lapangan di kawasan transmigrasi Lampung. Pengalaman itu membawanya pada kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi adalah salah satu cara mengatasi kemiskinan.
Ali Wardhana kemudian melanjutkan pendidikannya di University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Di bawah bimbingan ahli moneter-finansial Hans Schmidt, dia mendalami studi ekonomi moneter. Dia berhasil meraih gelar Ph.D dengan disertasi berjudul Monetary Policy in an Underdeveloped Economy: with Special Reference to Indonesia.
Ali Wardhana kemudian pulang ke Indonesia dan menjadi Dekan FE UI, sebelum akhirnya Soeharto menunjuknya menjadi menteri keuangan. Mari Pangestu menyebut, Ali Wardhana jadi menteri pada masa-masa yang sangat krusial, yaitu masa rehabilitasi dan pemulihan Indonesia (1966-1971) serta masa pembangunan (1971-1988). Dia dan Prof. Widjojo Nitisastro dianggap sebagai duet maestro dalam pembangunan ekonomi Indonesia era Orde Baru.
Ali Wardhana mendapatkan kredit atas kedisiplinan dan kehati-hatiannya mengelola APBN dan mengatasi hiperinflasi. Kedisiplinan itu lantas jadi anutan hampir semua menteri keuangan setelahnya. Dia juga menjadi tokoh penting saat Indonesia melakukan devaluasi mata uang sekaligus deregulasi sektor perbankan.
Selepas tak lagi menjabat sebagai menteri, Ali Wardhana tetap jadi rujukan konsultasi soal keuangan negara. Saat negara terjebak krisis di akhir 1990-an, dia juga tetap dipercaya para juniornya sebagai tempat bertanya.
Ketua Tim Ekonomi era Presiden Habibie Ginanjar Kartasasmita, misalnya, secara rutin bertemu dengan Ali Wardhana dan Widjojo Nitisastro untuk mendiskusikan situasi terkini, melakukan evaluasi, sekaligus menganalisis pilihan dan tindakan yang akan diambil. Menurut Menkeu periode 1998-1999 Bambang Subianto, sesi konsultasi dengan dua begawan itu menumbuhkan kepercayaan diri para juniornya untuk berani mengambil keputusan penting.
Ali Wardana tutup usia pada 14 September 2015, tepat hari ini lima tahun silam. Sebagai penghormatan, namanya lalu diabadikan sebagai nama salah satu gedung di Kementerian Keuangan dan kini menjadi kantor Kementerian Koordinasi Perekonomian di daerah Lapangan Banteng.
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
