Radius Prawiro, Saksi Mata Jatuh Bangun Ekonomi Orde Baru

tirto.id - Indonesia pada 1966 adalah kekacauan. Politik bergejolak, ekonomi terpuruk akibat hiperinflasi dan nilai tukar yang jatuh. Hiperinflasi terjadi akibat pencetakan uang besar-besaran untuk menutup defisit keuangan negara.

Sebagai Gubernur Bank Indonesia pertama di era Orde Baru Radius Prawiro punya pekerjaan rumah berat. Melalui program stabilisasi dan rehabilitasi, bank sentral diharapkan mendukung dengan kebijakan moneter yang mampu mengendalikan volume uang beredar di masyarakat.

Menurut biografi Radius Prawiro, Kiprah, Peran dan Pemikiran (1998), langkah awal yang pertama dilakukan Radius adalah mengubah UU Pokok Bank Indonesia. UU tersebut sebelumnya telah dirombak habis-habisan untuk mengatasi masalah defisit, sehingga kewenangan BI dalam bidang moneter dipangkas.

Setelah melalui beragam upaya pengendalian moneter, inflasi yang pada tahun 1966 mencapai 635,3% bisa ditekan menjadi 112,2% pada 1967, dan menjadi 85,1% pada tahun 1968. Namun, upaya menekan inflasi belum mampu menyerap likuiditas yang masih berlebih. Salah satu cara yang ditempuh adalah menyerap likuiditas dengan menggalakkan tabungan.

Saat itu menabung di bank belum menjadi tren. Masyarakat masih senang menyimpan kekayaan dalam bentuk perhiasan. Tak hanya itu, masyarakat trauma dengan pemotongan uang yang pernah dilakukan pemerintah sebelumnya.

Dalam rangka menggalakkan tabungan, dikeluarkanlah program yang kemudian menjadi sangat populer yakni Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas) dan Tabungan Asuransi Berjangka (Taska). Awalnya, program ini tidak terlalu diminati. Namun, BI memberikan sejumlah iming-iming berupa bunga yang tinggi dan beragam hadiah untuk deposan.

Setelah program tabungan berhasil, bank-bank secara cepat memiliki dana pihak ketiga yang cukup besar yang kemudian disalurkan ke kredit sehingga ekonomi menggeliat. Dengan demikian, terjadi pembenahan pada perbankan Indonesia. Laju inflasi akhirnya bisa ditekan secara perlahan menjadi hanya 2,5 persen pada 1971.

Hiperinflasi memang menjadi batu ujian pertama Radius setelah terlibat dalam pemerintahan Orde Baru. Perannya sebagai Gubernur BI merupakan awalan dari keterlibatan Radius dalam menyusun dasar-dasar ekonomi Indonesia.

Ingin Jadi Ahli Ekonomi Sejak Kecil

Radius Prawiro lahir di Yogyakarta pada 29 Juni 1928. Ia berasal dari keluarga terpandang. Radius merupakan anak sulung dari pasangan suami istri Rochadi Suradi Wiryoprawiro dan Sukestri. Ayahnya adalah seorang guru, ibunya bidan di Rumah Sakit Boedi Kemoeliaan Jakarta. Kakek-nenek Radius adalah pemilik perusahaan susu yang terkenal di Yogyakarta. Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga Kristen yang taat.

Pendidikannya tidak berjalan lancar karena Indonesia masih dalam penjajahan. Saat duduk di bangku SMA, pendidikannya sempat tersendat karena adanya invasi Belanda pada 19 Desember 1948. Ia kemudian bergabung dengan Tentara Pelajar dan ikut bergerilya di Yogyakarta. Selesai bergerilya, ia melanjutkan lagi pendidikan tingginya sampai tamat.

Selepas SMA, Radius dihadapkan pada dua pilihan: berkarier di militer atau kembali ke bangku sekolah. Pemerintah saat itu memang menawarkan karier di militer untuk eks-anggota tentara. Namun, Radius memilih untuk melanjutkan pendidikannya.

Radius kemudian mendaftar ke Fakultas Teknik UGM. Namun, hanya setahun ia bertahan di jurusan itu. Ia merasa tidak cocok. Sejak kecil, Radius bercita-cita menjadi ahli ekonomi.

Pada 1950, ayah Radius pindah ke Jakarta. Radius pun mendaftarkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Baru dua tahun kuliah di FEUI, Ia mendapat tawaran untuk meneruskan pendidikan di Nederlandse Economische Hoogeschool, Belanda. Setelah enam tahun, ia berhasil menyelesaikan kuliahnya pada 1960.

Di sana pula ia menemukan jodohnya, yakni Leoni Supit, yang saat itu juga sedang kuliah di Belanda. Selesai kuliah, Radius pulang ke tanah air dan kemudian bekerja di Direktorat Akuntan Negara, Departemen Keuangan dari 1960-1965. Sambil bekerja, ia sempat kuliah lagi di UI selama dua tahun hingga lulus sebagai sarjana akuntansi.

Karier Radius di pemerintahan bermula pada 8 Maret 1965, ketika ia diangkat menjadi pemeriksa keuangan agung muda/anggota pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia diangkat atas usulan Sultan Hamengku Buwono IX yang saat itu menjabat sebagai Ketua BPK sekaligus menteri kompartemen (Menko).

Pada 27 Maret 1966, Radius Prawiro dilantik menjadi Gubernur BI Unit I, setelah Sri Sultan HB naik menjadi wakil perdana menteri yang membidangi masalah ekonomi, keuangan, dan industri. Radius menggantikan Menteri Urusan Bank Sentral dan Gubernur Bank Sentral T. Jusuf Muda Dalam. Setelah itu, ia semakin dekat dengan lingkaran Orde Baru.

Mengawal Ekonomi Orde Baru

Selain kesuksesan meredam inflasi, catatan Radius lain sebagai Gubernur BI adalah membidani lahirnya kredit untuk petani melalui Unit Desa BRI. Kredit untuk para petani dianggap penting karena pada masa Pelita I, karena ekonomi Indonesia masih bertumpu pada sektor pertanian. Sektor pertanian ini menyumbang 52 persen pendapatan nasional, menampung 72 persen tenaga kerja nasional, dan menyumbang 70 persen penerimaan devisa.

Program kredit petani terbukti mampu mendorong sektor pertanian Indonesia. Produksi padi pada Pelita I meningkat dari 17,12 juta ton pada 1968 menjadi 21,48 juta ton pada 1973. Kebutuhan pokok nasional pun tercukupi.

Selepas dari posisi Gubernur BI, Radius Prawiro mendapat tugas untuk menjadi menteri perdagangan pada 1973 hingga 1983.

Saat menjabat menteri perdagangan, Radius sempat harus turun tangan mengurus salah kelola Pertamina. Kondisi Pertamina saat itu sangat berat karena memiliki utang yang sangat besar dan akhirnya meledak pada Februari 1975.

Pemerintah kemudian membentuk tim untuk melakukan penertiban Pertamina. Radius Prawiro sebagai menteri perdagangan diberi tugas untuk memeriksa dan menertibkan kontrak-kontrak Pertamina. Salah satu tugas besar adalah menyelesaikan masalah carter tanker. Saat itu, ada kewajiban membayar utang carter hingga 2,8 miliar dolar AS. Pemerintah tidak sanggup membantu karena cadangan devisa hanya 450 juta dolar AS. Radius berupaya melakukan pembelaan sehingga kontrak carter tanker berhasil ditekan. Hasil dari negosiasi, Pertamina harus melunasi 900 juta dolar AS.

Jabatan selanjutnya yang dipikul oleh Radius adalah menteri keuangan (1983-1988). Ia langsung mendapatkan ujian yang cukup besar, yakni jatuhnya harga minyak. Indonesia yang sempat menikmati booming lonjakan harga minyak pada 1970-an harus mendapati kenyataan pahit manakala harga minyak jatuh. Padahal, devisa Indonesia sudah sangat tergantung dari minyak. Ekonomi Indonesia pun terguncang.

Kebijakan pertama yang dikeluarkan sebagai menteri keuangan Kabinet Pembangunan IV adalah melakukan devaluasi mata uang. Kali ini, rupiah didevaluasi sebesar 27,8% yakni dari Rp700 menjadi Rp970 pada tahun 1983. Devaluasi dianggap diperlukan pada masa itu karena tingginya kebutuhan pembayaran impor, sementara pemasukan berkurang karena jatuhnya harga minyak.

Ekonomi Indonesia tak kunjung membaik. Pemerintah kembali melakukan devaluasi mata uang pada 12 September 1986, dari Rp1.134 menjadi Rp1.644 per dolar. Devaluasi diikuti dengan serangkaian kebijakan ekonomi lainnya berupa deregulasi dan debirokratisasi.

Usai menggawangi perekonomian Indonesia melalui krisis akibat jatuhnya harga minyak, Radius kemudian ditunjuk menjadi Menko Bidang Ekuin dan Pengawasan Pembangunan (1988-1993). Pada periode ini, ekonomi Indonesia sudah mulai pulih dan tumbuh sangat pesat.

Setelah 26 tahun malang melintang di pemerintahan Orde Baru, Radius akhirnya pensiun. Ia kembali dipanggil saat Soeharto berada di ujung tanduk karena krisis.

Saat krisis melanda Indonesia, Soeharto kembali mengundang tokoh-tokoh ekonomi, termasuk Radius Prawiro. Soeharto Membentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK), dengan anggota tim beranggotakan pihak-pihak dari para ahli, pemerintah, dan juga swasta. Radius mewakili swasta bersama Tanri Abeng dan Atmosardjono Subowo.

Radius sebagai anggota DPEK ditugasi untuk membantu menyelesaikan utang luar negeri swasta, bersama tiga pengusaha swasta terkemuka. Saat itu, utang swasta mencapai 68,3 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan utang pemerintah yang sebesar 67,8 miliar dolar AS.

Desember 1997, Radius melaporkan ke Soeharto tentang 200 perusahaan swasta yang memiliki masalah utang luar negeri. Radius kembali disibukkan dengan tugas memulihkan kepercayaan kreditur luar negeri terhadap swasta Indonesia.

Namun, belum tuntas tugas Radius, Soeharto keburu lengser. Radius pun menghabiskan hari-hari tuanya dengan mengabdikan diri kepada gereja dan membantu generasi muda.

Pada 26 Mei 2005, tepat hari ini 15 tahun lalu, Radius meninggal dunia di usia 76 di Muenchen, Jerman.

Sebagai salah satu arsitek ekonomi Orde Baru yang menghadapi beragam masalah berat, Radius menekannya perlunya taat pada rules of the game.

“Dalam ekonomi tidak ada ‘magical shortcut’. Ketekunan bekerja dan disiplin masih tetap merupakan ramuan yang terbaik untuk mencapai sukses,” jelas Radius, dalam pidatonya di Prasaran Dalam Seminar Angkatan Darat ke-II Tahun 1966 di Bandung, 26 Agustus 1966. Saat itu ia tengah menggambarkan langkah-langkahnya mengatasi kejatuhan ekonomi akibat hiperinflasi.

Atas jasa dan dedikasinya dalam pengelolaan ekonomi Indonesia, nama Radius Prawiro disematkan pada salah satu dari menara kembar yang menjadi ikon gedung Bank Indonesia. Satu menara lagi diberi nama Sjafruddin Prawiranegara.