Indeks Kemenkeu

Sri Mulyani berkata pemerintah mengkaji bantuan yang tepat bagi anak-anak agar bisa belajar online selama pandemi.

Pembelian SUN ini merupakan implementasi dari skema burden sharing pemerintah dan BI dalam upaya pembiayaan penanganan dampak COVID-19.

Minimnya realisasi anggaran terlihat dari posisi serapan yang baru mencapai Rp141 triliun atau setara 20% dari total anggaran Rp695 triliun.

Pemerintah akan menggelontorkan insentif sebesar Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan untuk para karyawan dengan upah di bawah Rp5 juta.

Menkeu Sri Mulyani menegaskan Indonesia belum mengalami resesi karena perhitungan resesi menggunakan basis angka pertumbuhan ekonomi year on year.

Penyidik mencari dan mengumpulkan bukti tentang tata laksana proses importasi barang (komoditas perdagangan) dari luar negeri khususnya untuk tekstil dari India.

Realisasi anggaran kesehatan dalam biaya penanganan COVID-19 baru mencapai 7,74 persen per 22 Juli 2020 berdasarkan data Kemenkeu.

Total realisasi penyaluran hingga 22 Juli 2020 adalah Rp43 triliun kepada 518.797 debitur atau 145 persen.

Hingga kini pemerintah cenderung tidak akan memberikan PMN. Skema penyelamatan Jiwasraya akan dilakukan dengan skema lain.

Mengenal pajak pensiun dan cara penghitungan menurut peraturan menteri keuangan.

Meski belum terjadi kerugian negara, tapi BPK menyatakan tetap ada risiko dari pengelolaan anggaran dengan skema seperti yang diterapkan di Kemanhan dan Kemenag.

Gaji ke-13 akan cair pada bulan Agustus. Pejabat negara, eselon I dan II tidak akan memperoleh gaji ke-13.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah dan Bank Indonesia telah menandatangani surat keputusan bersama (SKB) tentang burden sharing.

Kemenkeu memperkirakan defisit APBN 2021 akan tetap berada di angka yang cukup tinggi yaitu 4,5-4,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Nilai itu lebih tinggi dari prediksi awal yakni 3,21-4,17 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menyatakan pemerintah akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021.

Sri Mulyani menyatakan selama 2019 pemerintah memiliki sisa anggaran Rp212,7 triliun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). 

Menkeu Sri Mulyani melaporkan realisasi belanja negara mencapai Rp2.309,3 triliun atau 93,8 persen dari anggaran belanja pada APBN TA 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan stimulus tambahan untuk menghadapi pandemi COVID-19 mencakup relaksasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 30 Juni 2020 Rp219,9 miliar.

Semester I/2020, pemerintah mencatatkan realisasi pajak turun 9,4% menjadi Rp624,9 triliun dari periode yang sama tahun lalu Rp689,9 triliun. 

Badan Anggaran DPR RI dan Kementerian Keuangan menyepakati asumsi dasar ekonomi makro, kebijakan subsidi dan defisit anggaran untuk RAPBN 2021 hari ini.