Apindo Keberatan Biayai Vaksin Corona untuk Pekerja

Apindo menyebut kondisi dunia usaha yang sudah tertekan karena pandemi akan semakin parah jika ditambah pengeluaran baru untuk budget vaksinasi pekerja.

Reporter: Selfie Miftahul Jannah

Terbit 1 Dec 2020 18:30 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Pekerja membuat kostum Alat Pelindung Diri (APD) di PT Kasih Karunia Sejati , Bandulan, Malang, Jawa Timur, Senin (6/4/2020).ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/hp.

tirto.id - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani keberatan mengenai rencana pemerintah soal dunia usaha yang didorong untuk melakukan vaksinasi mandiri. Haryani menjelaskan, kondisi dunia usaha saat ini sudah begitu tertekan, kondisi ini akan semakin parah jika ditambah pengeluaran baru dengan budget vaksinasi untuk para pekerja.

“Setelah mendengar dunia usaha ada pemikiran dibikin untuk [melakukan vaksinasi] mandiri. Sebaiknya tidak dilakukan seperti itu, seharusnya tetap jadi tanggungan negara karena bagaimana pun juga kami berada dalam kondisi terdampak cukup berat dengan kondisi seperti ini,” jelas dia dalam diskusi virtual Persiapan Infrastruktur Data Vaksinasi COVID-19, Selasa (1/12/2020).

Ia mengatakan, cashflow perusahaan yang terganggu karena PSBB selama pandemi sudah cukup berat untuk dipaksakan bertahan. Selain mengatakan keberatan soal vaksinasi mandiri, ia berharap vaksin yang akan digunakan pemerintah untuk proyek vaksinasi massal akan efektif untuk memperbaiki keterpurukan di 2020.

“Pengusaha masih mendengar begitu banyak pro dan kontra dari produsen vaksin. Efektivitas vaksin ini apabila sesuai harapan kita, akan membawa kepastian, perbaikan untuk kita semua. Tapi kalau sebaliknya, ini akan jadi persoalan baru. Sehingga perlu dipastikan mengenai efektivitas dan kualitas vaksin,” kata dia.

Biaya vaksin memang cukup mahal jika melihat Menteri Keuangan Sri Mulyani mencadangkan anggaran sebesar Rp34,32 triliun khusus untuk pengadaan vaksin COVID-19. Pencadangan akan mulai dilakukan pada tahun ini untuk pengadaan vaksin sebesar Rp5 triliun sementara sisanya Rp29,23 triliun akan digunakan untuk pengadaan vaksin di 2021.

Gagasan vaksinasi massal sebelumnya diusulkan Ketua IV dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir. Ia menyebut swasta bisa membantu proses vaksinasi massal. Proses tadinya diprediksi akan membutuhkan waktu satu tahun bisa dipercepat prosesnya menjadi 8 bulan.

"Kita juga mengajak seluruh komponen swasta di industri kesehatan bahu membahu bekerja sama dengan kami. Kalau gotong royong kita mampu 13-15 juta untuk perbulan. Kalau kami ditugaskan 75 juta ya insyaAllah 8-9 bulan selesai," jelas dia dalam diskusi virtual Persiapan Infrastruktur Data Vaksinasi COVID-19, Selasa (1/12/2020).