tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan Indonesia dapat menghemat hingga Rp1,522 triliun per tahun lewat rencana pembenahan sistem logistik nasional. Pembenahan ini masuk 4 langkah dalam skema National Logistic Ecosystem (NLE) yang dikerjakan mulai 2020 dan rampung pada 2024.
Salah satu upayanya dilakukan melalui pembenahan pengurusan dokumen Delivery Order dan Surat-Persetujuan Pengeluaran Petikemas (SP2). Awalnya, DO dan SP2 hanya dapat diurus manual selama waktu terbatas yaitu Senin-Jumat 09.00-15.00 WIB.
Nantinya sistem ini bakal diubah sehingga dapat diurus secara online dan 7x24 jam. Targetnya ada penghematan biaya hingga Rp402 miliar. Secara waktu, proses akan lebih efisien 91% dari biasanya.
“Hitungan kami dari volume aktivitas 2019, maka apabila dilakukan online 7x24 jam non stop kita akan efisiensi hingga Rp402 miliar,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024, Kamis (24/9/2020).
Pembenahan kedua akan mengarah pada proses pemesanan truk. Awalnya, pemesanan kerap dilakukan manual, tidak transparan, dan sopir kerap kali harus menunggu di lokasi sehingga terjadi antrean dan kepadatan.
Sistem ini bakal diubah menjadi pemesanan online dan ditargetkan akan menghemat Rp975 miliar. Dari segi waktu ditargetkan terjadi efisiensi 50% dari biasanya.
“Pemesanan truk online seperti sistem Gojek. Truk bisa dipesan dan tidak perlu ngetem fisik di satu tempat,” ucap Sri Mulyani.
Pembenahan ketiga berkaitan dengan inspeksi baik untuk penyampaian dokumen clearance dan pemeriksaan barang oleh Bea Cukai dan Karantina perikanan-pertanian. Awalnya, pelaku usaha harus mengurus dokumen yang sama secara terpisah ke dua instansi itu, tetapi kini diubah menjadi cukup memasukkan 1 dokumen dan pemeriksaan dilakukan bersama-sama. Efisiensinya ditargetkan menghemat biaya Rp85 miliar dan 35-65% dari waktu proses.
Lalu ada juga pembenahan sistem pengangkutan. Baik itu keberangkatan, kedatangan, dan bongkar/muat kapal. Awalnya, ada 7 instansi yang perlu didatangi pelaku usaha sehingga terjadi duplikasi dokumen. Kini pemberitahuan cukup dilakukan sekali untuk seluruhnya. Targetnya sistem ini akan menghemat Rp60 miliar dan efisiensi waktu hingga 70% dari biasanya.
Selain empat itu, ada rencana untuk membenahi perizinan ship to ship (STS) dan Floating Storage Unit (FSU). Awalnya, layanan ini diurus manual oleh beberapa lembaga dan perlu waktu 3 hari. Perubahannya akan cukup diurus sekali dalam waktu 1 hari. Target efisiensinya hingga 70%waktu biasanya.
Terakhir integrasi sistem perizinan dan potong kuota antara CEISA FTZ Bea Cukai dan IBOOS BP Batam yang masih memerlukan waktu 1 hari. Jika sudah selesai maka proses akan diubah menjadi cukup memasukkan 1 dokumen dan divalidasi dalam 30 menit. Efisiensinya hingga 94 persen.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Maya Saputri
