Indeks Kemenkeu

Asosiasi e-Commerce Indonesia (Idea) ingin bertemu dengan Kemenkeu untuk membahas soal penerapan pajak e-commerce.

Pembentukan dua direktorat baru di Kemenkeu dinilai tak efektif mendorong pembenahan masalah pajak. 

Menhan Ryamizard Ryacudu menanggapi soal kenaikan gaji TNI. Menurut Menhan, dirinya senang saja, yang terpenting ekonomi rakyat sudah mampu.

Asosiasi e-Commerce Indonesia (IDEA) berencana menemui Kemenkeu untuk meminta penjelasan soal pembentukan dua direktorat baru di Ditjen Pajak. 

Kemenkeu tetap menolak permintaan Lapindo untuk melakukan tukar guling dana talangan dengan "cost recovery". Jika ditotal, posisi utang Bakrie atas dana talangan bencana lumpur Lapindo hingga akhir 2018 mencapai Rp1,564 triliun.

Saham maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk yang diperdagangkan dengan kode saham GIAA pagi ini bergerak negatif usai sanksi dari OJK dan Kemenkeu.

BPS merilis inflasi pada Juni 2019 sebesar 0,55 persen, sementara inflasi tahun kalender (Januari–Juni) sebesar 2,05 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 3,28 persen.

Kementerian BUMN meminta Garuda Indonesia untuk segera menindaklanjuti sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kemenkeu.

BEI menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis III dan denda senilai Rp250 juta kepada Garuda Indonesia. Sanksi itu terkait dengan temuan kesalahan di laporan keuangan Garuda. 

SKK Migas menyebut piutang yang dianggap Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya ‎hingga saat ini masih merupakan unrecovered cost.

Direktur Keuangan PLN, Sarwono mengatakan pengurangan kompensasi ini dapat memberatkan PLN, terutama saat menghadapi gejolak kondisi eksternal seperti kurs dan harga minyak.

Lapindo mengklaim masih punya piutang kepada pemerintah sebesar Rp1,9 triliun.

Kerja sama tiga direktorat diharapkan mampu mendongkrak penerimaan negara pada semester II 2019 hingga Rp50 triliun.

Kemenkeu memangkas Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan rumah dan apartemen mewah dengan harga di atas Rp30 miliar menjadi 1 persen. 

BPK mengklaim banyak temuan masalah dari Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dari hasil sidang badan yang dilakukan BPK, Rabu (19/6/2019).

Pagu anggaran indikatif yang diusulkan Kemenkeu dalam RAPBN 2020 turun 1,6 persen dibandingkan alokasi pada tahun 2019. 

Sri Mulyani menyatakan Kemenkeu akan memanggil lagi akuntan pemeriksa laporan keuangan Garuda jika mereka terbukti melakukan kesalahan. 

Dugaan tersebut muncul setelah kemenkeu memanggil perwakilan dari Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (anggota dari BDO International Limited) beberapa waktu lalu.

Menkeu juga mengingatkan kepada para pejabat di Kemenkeu bahwa tugas sebagai pengelola keuangan negara tidak ringan

Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 bisa berada di kisaran 5,3 hingga 5,6 persen dengan PMTB yang mencapai Rp5,823,2 triliun