tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menambah sejumlah anggaran terkait pemberlakuan PPKM darurat, terutama untuk perlindungan sosial dan penanganan kesehatan.
Dalam paparannya pada Jumat (2/7/2021), Sri Mulyani mengatakan bantuan sosial tunai (BST) diperpanjang 2 bulan, dari rencana semula hanya dari Januari hingga April 2021. Perpanjangan BST selama 2 bulan akan membutuhkan dana Rp6,1 triliun dengan target 10 juta KPM (Kelompok Penerima Manfaat) di 34 provinsi.
Dari Januari hingga April 2021, pemerintah sudah merealisasikan penyaluran BST Rp11,94 triliun untuk 9,6 juta KPM. Dengan demikian, total alokasi bansos tunai mencapai Rp18,04 triliun.
Pemerintah juga memperpanjang stimulus program ketenagalistrikan yang terdiri dari diskon listrik dan bantuan rekening minumum serta biaya beban atau abonemen. Untuk program diskon listrik diperpanjang 3 bulan menjadi hingga September dengan sasaran 32,6 juta. Semula, pemerintah hanya merencanakan pemberian diskon listrik selama 6 bulan.
Skema program diskon listrik yang dilanjutkan pada Q3 adalah pemberian diskon 50% untuk pelanggan rumah tangga, bisnis, dan industri 450VA serta diskon 25% untuk pelanggan rumah tangga 900 VA DTKS. Program ini membutuhkan tambahan anggaran Rp1,91 triliun, sehingga total mencapai Rp7,58 triliun.
Sementara program bantuan rekening minimum, biaya beban atau abonemen juga diperpanjang 3 bulan dengan sasaran 1,14 juta pelanggan. Skema insentifnya adalah pemberian diskon hingga 50% untuk pelanggan bisnis, industri dan sosial pada Q3. Program ini membutuhkan tambahan dana Rp420 miliar, sehingga total mencapai Rp1,69 triliun.
Untuk beberapa program, pemerintah tidak menambah anggaran, tetapi mempercepat penyalurannya. Misalnya untuk BLT Desa, yang anggarannya diproyeksikan Rp28,8 triliun untuk 8 juta KPM. Hingga 1 Juli 2021, BLT Desa yang sudah direalisasikan mencapai Rp5,05 triliun (17,5% dari target) untuk 5,02 juta KPM. Sementara penyaluran Dana Desa mencapai Rp27,41 triliun (38,1% dari pagu DD).
Pemerintah juga akan mempercepat penyaluran PKH dan kartu sembako. Pada tahun 2021, pemerintah menganggarkan PKH sebesar Rp28,31 triliun, yang sudah terealisasi Rp13,96 triliun hingga kuartal Q2. Realisasi pada Q1 mencapai Rp6,83 triliun untuk 9,67 juta KPM dan Q2 sebesar Rp7,13 triliun untuk 9,9 juta KPM. PKH ini sudah menyentuh 9,9 juta KPM dari target 10 juta.
“Langkah saat PPKM darurat, pemerintah mempercepat penyaluran PKH triwulan III pada awal Juli 2021,” jelas Sri Mulyani.
Sedangkan kartu sembako, alokasinya sebesar Rp42,37 triliun dan realisasinya mencapai Rp17,75 triliun hingga Juni 2021. Kartu sembako sudah menyentuh 15,9 juta KPM dari target 18,8 juta KPM.
Dalam rangka PPKM darurat, pemerintah juga akan menambah target BPUM bagi 3 juta penerima baru dengan alokasi anggaran Rp3,6 triliun. Secara total pada tahun 2021, alokasi untuk penyaluran BPUM mencapai Rp15,36 triliun dengan target 12,8 juta usaha mikro.
Program prakerja juga akan dilanjutkan pada semester UU dengan target 2,8 juta peserta dengan anggaran Rp10 triliun. Target itu sama dengan realisasi yang dicapai hingga 30 Juni.
“Itu adalah dukungan APBN dalam merespons kondisi COVID, dan terutama dalam mengakselerasi sehingga APBN bisa tersalur dalam tepat waktu dan tepat target,” kata Sri Mulyani.
Secara keseluruhan, dukungan APBN utuk PPKM Darurat dan penanganan kesehatan dilakukan melalui realisasi APBN dan program PEN dengan rincian: Pertama, perlindungan sosial dari semula Rp148,27 triliun menjadi Rp149,08 triliun, yang digunakan untuk PKH, Kartu Sembako, PraKerja, BLT Dana Desa, Bansos Tunai
Kedua, program kesehatan sebesar Rp185,98 triliun dari semula Rp172,84 triliun. Mencakup vaksinasi, tracing & testing, perawatan, insentif dan santunan nakes, obat, isoman, insentif peroajakan kesehatan, saranan dan prasarana, alkes, dll.
Ketiga, insentif usaha dinaikkan dari Rp56,73 triliun menjadi Rp62,83 triliun. Mencakup angsuran PPh 25. Tarif PPh Badan, PPh Final UMKM, PPnBM kendaraan bermotor dan PPN perumahan DTP, dll
Sementara dukungan UMKM dan Korporasi diturunkan dari Rp193,74 triliun menjadi Rp178,47 triliun. Berupa subsidi bunga UMKM, BPUM, Penjaminan dan UP UMKM dan korporasi, PMN kepada BUMN dll.
Untuk Program prioritas turun dari Rp127,85 triliun menjadi Rp123,08 triliun. Mencakup program padat karya K/L, ketahanan pangan, ICT, pariwisata dan prioitas lainnya.
Editor: Abdul Aziz
