Indeks Kemenkeu

Hingga akhir 2020, realisasi penyerapan anggaran PEN mencapai Rp579,8 triliun dari alokasi anggaran  sebesar Rp695,2 triliun.

Jumlah Rp616 miliar tersebut dihimpun oleh 23 perusahaan digital.

Dokumen transaksi saham yang bernilai di atas Rp5 juta bakal dikenakan bea meterai.

Kemenkeu mencatat realisasi pembiayaan utang menyentuh Rp1.065,1 triliun per November 2020 atau naik 140,2 persen.

Belum ada informasi baru mengenai SPMB PKN STAN di website resmi pknstan.ac.id.

Pemerintah target aktivitas investasi Sovereign Wealth Fund (SWF) dapat dimulai antara kuartal I (Q1) maupun Q2 2020.

Sisa kekurangan modal Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) akan ditutup melalui APBN 2021.

Kemenkeu memastikan hanya akan menerima dana kelolaan (fund) dari lembaga maupun korporasi yang bereputasi baik untuk SWF.

Menkeu Sri Mulyani menargetkan prevalensi perokok dewasa dan anak-anak bisa turun tahun depan usai kenaikan cukai.

Kemenkeu sebut pemerintah mengizinkan utang Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya dilunasi memakai aset mereka.

Pemerintah dapat menarik sejumlah besar modal yang ditempatkan di Sovereign Wealth Fund (SWF) bila dibutuhkan untuk mendukung perekonomian.

Apindo menyebut kondisi dunia usaha yang sudah tertekan karena pandemi akan semakin parah jika ditambah pengeluaran baru untuk budget vaksinasi pekerja.

Realisasi anggaran COVID-19 per 25 November 2020 baru mencapai Rp431,54 triliun atau 62,1 persen dari pagu.

Sri Mulyani sebut pemerintah tengah mendesain tata kelola sebaik mungkin agar dapat mencegah kemungkinan terburuk terjadi pada SWF.

Sepuluh perusahaan itu akan mulai memungut PPN mulai 1 Desember 2020 sebagaimana ketentuan dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Penambahan anggaran tersebut dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dari penundaan proyek di 2020.

Per 26 Oktober 2020 realisasi PEN pembiayaan korporasi baru mencapai Rp0,001 triliun atau Rp1 miliar dari pagu Rp53,57 triliun.

Cukai rokok naik lagi untuk tahun depan. Kebijakan ini tak efektif kurangi angka perokok, termasuk perokok anak.

Rinciannya: anggaran kesehatan 43,75 persen, jaring pengaman sosial 51 persen, dan dukungan ekonomi masyarakat 13,7 persen.

Per 14 Oktober 2020, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menyentuh Rp344,11 triliun atau 49,5 persen dari pagu Rp695,2 triliun.